• News

  • Bisnis

IDM: Subsidi Industri Biofuel Sama dengan Subsidi BLBI

Ilustrasi Kelapa Sawit (Istimewa)
Ilustrasi Kelapa Sawit (Istimewa)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM) Fahmi Hafel mengatakan, Subsidi 11 Industri Biofuel itu nasibnya sama dengan subsidi bodong obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). 

Kasus biodiesel bodong ini, tak jauh berbeda dengan dana talangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang diberikan kepada para bankir perampok dana pemerintah beberapa tahun lalu.

"Kesamaannya adalah sama-sama menguras uang negara yang susah payah dikumpulkan, yang modusnya sama tipu muslihat oleh 11 industri biodiesel berbahan baku CPO yang juga pemilik Pabrik Kelapa sawit dan Perkebunan sawit paling luas di Indonesia," kata Fahmi, Senin (29/5/2017). 

Menurutnya, kasus biodiesel bodong tersebut jamak terjadi di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Maka diharapkan agar orang-orang terdekat Presiden Joko Widodo untuk memberikan masukan yang benar terkait dugaan penyelewengan dana tersebut.

"Joko Widodo harus diberikan masukan yang benar terkait Industri biodiesel yang banyak menyedot duit negara di era SBY," imbaunya. 

Dijelaskan, akibat dari banyaknya uang negara yang disedot dari industri biodiesel tersebut, akhirnya pemerintah terpaksa menerapkan pungutan ekspor (PE).

Adapun, PE tersebut diakuinya sangat merugikan produsen kelapa sawit dan CPO nasional, pembeli (importir) CPO dan produk turunannya di luar negeri, penyedia jasa di pelabuhan dan pemasok input perkebunan kelapa sawit serta negara.

"PE akan menekan harga di pasar dalam negeri sehingga menimbulkan disinsentif berproduksi bagi produsen CPO dan produk turunannya," urainya. 

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat berwujud pengurangan penggunaan input sehingga pemasok input juga mengalami imbas kerugian produsen. Khusus untuk kasus CPO, pengusaha penghasil CPO akan menekan harga tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan oleh petani. 

"Jadi secara implisit, TBS juga terkena pungutan ekspor, meskipun petani tidak mengekspor," papar Fahmi Hafel

Lanjut Fahmi, penurunan produksi  CPO dan produk turunannya menyebabkan ekspor CPO dan produk turunannya menurun pula.

Penurunan ekspor ini akibatkan kebutuhan importir di luar negeri tidak terpenuhi.

Ditegaskan, apabila penerapan PE oleh Indonesia ini menimbulkan guncangan harga di pasar internasional, maka importir akan membeli CPO dan produk turunannya dengan harga lebih tinggi dari pada tanpa PE. 

"Penurunan volume ekspor ini juga berarti merugikan  pelaku bisnis di pelabuhan dan negara  juga  kehilangan devisa. Akhir nya bisa disimpulkan memang gampang betul kalau Presiden kurang cerdas di bohongi 11 konglomerasi sawit, bikin Peraturan Pemerintah yang bertentangan dengan UU. Ini malah main teken-teken saja Presiden tidak pakai mikir. Piye iki Sinuhun (bagaimana ini, red) Joko Widodo," ujarnya heran.

Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Firman Qusnulyakin