-
Selasa, 01 September 2020 | 16:00 WIB
Karena pandemi, DPR harus menyesuaikan lagi target pencapaian dalam menjalankan fungsi legislasi dengan menetapkan 37 RUU sebagai prioritas untuk diselesaikan tahun 2020.
-
Sabtu, 18 Juli 2020 | 17:10 WIB
Saleh Partaonan Daulay menilai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sebaiknya dikeluarkan dahulu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk menghindari polemik lebih luas.
-
Sabtu, 04 Juli 2020 | 14:15 WIB
Komunitas Masyarakat Tionghoa menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan mendesak DPR untuk mencabut RUU tersebut dari Prolegnas Tahun 2020.
-
Kamis, 16 Juli 2020 | 20:13 WIB
Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bukhori Yusuf, meminta DPR mencabut RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2020.
-
Selasa, 30 Juni 2020 | 23:45 WIB
Pencbutan ini karena Komisi-komisi DPR itu merasa tidak bisa menyelesaikan pembahasannya hingga batas akhir Oktober 2020.
-
Jumat, 10 Juli 2020 | 04:30 WIB
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid kembali mendesak Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan mencabutnya dari prolegnas
-
Senin, 29 Juni 2020 | 19:15 WIB
Suasana sudah semakin tinggi. Terlebih di tengah pandemi para penolak sudah turun ke jalan.
-
Selasa, 30 Juni 2020 | 20:00 WIB
Banyak masyarakat termasuk dari kalangan ormas-ormas besar Islam menuntut RUU HIP segera dicabut atau dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
-
Rabu, 22 Januari 2020 | 14:07 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar Rapat Paripurna ke-8 masa Persidangan II tahun sidang 2019-2020 Rabu (22/1/2020) siang ini.
-
Jumat, 27 Desember 2019 | 18:20 WIB
Pada 2019 juga telah diselesaikan 7 naskah akademik, 8 RUU, 82 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 74 Rancangan Peraturan Presiden (Perpres).
Karena pandemi, DPR harus menyesuaikan lagi target pencapaian dalam menjalankan fungsi legislasi dengan menetapkan 37 RUU sebagai prioritas untuk diselesaikan tahun 2020.
Saleh Partaonan Daulay menilai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sebaiknya dikeluarkan dahulu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) untuk menghindari polemik lebih luas.
Komunitas Masyarakat Tionghoa menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan mendesak DPR untuk mencabut RUU tersebut dari Prolegnas Tahun 2020.
Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bukhori Yusuf, meminta DPR mencabut RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2020.
Pencbutan ini karena Komisi-komisi DPR itu merasa tidak bisa menyelesaikan pembahasannya hingga batas akhir Oktober 2020.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid kembali mendesak Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan mencabutnya dari prolegnas
Suasana sudah semakin tinggi. Terlebih di tengah pandemi para penolak sudah turun ke jalan.
Banyak masyarakat termasuk dari kalangan ormas-ormas besar Islam menuntut RUU HIP segera dicabut atau dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan menggelar Rapat Paripurna ke-8 masa Persidangan II tahun sidang 2019-2020 Rabu (22/1/2020) siang ini.
Pada 2019 juga telah diselesaikan 7 naskah akademik, 8 RUU, 82 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan 74 Rancangan Peraturan Presiden (Perpres).