• News

  • Editor's Note

Kecurigaan Soal Bansos Bertebaran, Jokowi Angkat Bicara dan Instruksikan Ini

Presiden Joko Widodo
foto: alinea.id
Presiden Joko Widodo

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya membuka data penerima bantuan sosial (bansos) secara transparan sehingga tidak menimbulkan rasa saling curiga di kalangan masyarakat.

“Saya minta agar data penerima bantuan sosial dibuka secara transparan, siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa, sehingga jelas tidak menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan kita bisa segera membuat koreksi di lapangan,” kata Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kabinet Terbatas secara virtual bertopik Laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin (4/5/2020).

Kepala Negara menegaskan pentingnya ketepatan waktu dalam penyaluran bantuan sebab ada berbagai bantuan sosial yang digulirkan mulai dari pusat, daerah, hingga dari desa.

Presiden Jokowi pun meminta pembukaan jalur pengaduan sehingga jika ada penyimpangan distribusi bantuan di lapangan dapat ditindaklanjuti dengan cepat.

“Persoalan ‘timing’ betul-betul harus di-‘manage’ dengan baik karena ada bantuan dari pusat, dari daerah dan dari desa. Terakhir saya minta dibuat 'hotline' pengaduan sehingga apabila menemukan penyimpangan-penyimpangan bisa kita bisa ketahui secara cepat,” katanya.

Berkaitan dengan program jaring pengaman sosial, Presiden mengaku sudah mendapat laporan dari Menko PMK mengenai PKH, paket sembako, bansos tunai, BLT, hingga dana desa yang sudah berjalan.

“Saya minta kecepatan agar bantuan sosial ini sampai di tangan keluarga penerima betul-betul semakin cepat diterima semakin baik,” katanya.

Ia menargetkan dalam pekan ini semua bantuan sudah didistribusikan dan diterimakan kepada masyarakat dengan tepat sasaran.

“Saya minta Mensos juga gubernur, bupati, walikota, camat, sampai kepala desa turun ke lapangan menyisir, saya juga minta diberi fleksibilitas kepada daerah agar warga miskin yang belum dapat segera dicari solusinya,” kata Presiden.

Ketat dan efektif

Presiden Joko Widodo juga memerintahkan agar jajaran menteri dan pimpinan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengevaluasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di empat provinsi dan 22 kabupaten/kota, agar langkah restriksi tersebut dapat berjalan secara ketat dan efektif dalam memutus rantai penularan virus corona baru.

“Mana yang penerapannya terlalu over (berlebihan), terlalu kebablasan, dan mana yang masih kendor,” kata Presiden Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas secara virtual mengenai “Laporan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19” dari Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Senin.

Presiden menekankan evaluasi PSBB sangat penting, terlebih beberapa kabupaten/kota akan memasuki penerapan PSBB lanjutan atau PSBB tahap kedua. Hasil evaluasi akan menentukan langkah restriksi selanjutnya guna menekan tingkat penularan penyakit yang menyerang sistem pernafasan manusia itu.

“Penerapan PSBB di empat provinsi dan 22 kabupaten dan kota, saya ingin memastikan ini betul-betul diterapkan secara ketat dan efektif,” ujar Presiden.

Setiap daerah yang menerapkan PSBB, kata Presiden, juga perlu memiliki target-target terukur, seperti jumlah pengujian sampel yang akan dilakukan, uji Polymerase Chain Reaction yang akan diterapkan, dan lainnya. Setiap daerah juga harus memiliki indikator mengenai kapasitas pelacakan agresif hingga kemampuan penelusuran kontak (contact tracing).

“Kemudian juga apakah isolasi yang ketat sudah dilakukan karena saya melihat ada yang sudah positif, tapi masih bisa lari dari rumah sakit, yang pasien dalam pengawasan (PDP) masih beraktivitas ke sana kemari,” ujar Presiden.

Presiden juga memerintahkan masyarakat rentan seperti warga lanjut usia dan warga dengan penyakit penyerta untuk diproteksi dari infeksi virus corona.

“Apakah sudah diproteksi betul, evaluasi-evaluasi yang terukur seperti ini perlu dilakukan,” ujarnya.

Menurut Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, hingga Minggu (3/5), kasus pasien positif COVID-19 di Indonesia mencapai 11.192 pasien, dengan 1.876 di antaranya sudah dinyatakan sembuh, dan 845 pasien meninggal dunia.

Sedangkan 236.369 warga dinyatakan sebagai orang dalam pemantauan (ODP), dan 23.130 warga dinyatakan sebagai pasien dalam pengawasan (PDP).

Editor : Taat Ujianto