• News

  • Editor's Note

Komunikasi Skenario Investor Melalui UU Cipta Kerja Terbukti Kurang Baik

Ilustrasi demonstrasi penolakan Omnibus Law
Foto: CNN Indonesia
Ilustrasi demonstrasi penolakan Omnibus Law

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - UU Cipta Kerja sudah disahkan. Meski demikian, sosialisasi tentang arti, isi, dan tujuan peraturan tersebut hendaknya dilakukan secara baik dan meluas. Sebab, penolakan hingga kini masih terus terjadi.

Mengenai sosialisasi UU Cipta kerja, akademisi Institusi Pertanian Bogor (IPB) Prima Gandhi juga mengingatkan hal ini. Ia mengatakan bahwa sosialisasi dan komunikasi UU Cipta Kerja sangat penting dilakukan agar regulasi ini tidak disalahpahami oleh masyarakat.

"Sosialisasi dan komunikasi tentang isi UU Cipta Kerja ini kurang baik. Buktinya banyak simpang siur berita tentang draf yang disahkan malam kemarin ternyata belum final," kata Prima dalam pernyataan di Jakarta, Senin (12/10/20).

Menurut dia, persoalan ini perlu diperbaiki pemerintah bersama DPR karena sosialisasi maupun komunikasi yang buruk telah berujung pada aksi penolakan buruh maupun masyarakat di hampir seluruh Indonesia.

"Ketika sudah ditetapkan, pemerintah harus segera mengomunikasikan dan menyosialisasikan skenario-skenario investor dan pembukaan lapangan pekerjaan dan apa targetnya," katanya.

Ia mengharapkan adanya pembenahan dalam permasalahan sosialisasi dan komunikasi agar setiap kebijakan yang dirumuskan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat, apalagi saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19.

Terkait isi dari UU Cipta Kerja, akademisi ini menilai regulasi tersebut bermanfaat untuk mendatangkan investor dan mempermudah birokrasi perizinan usaha yang selama ini memperlambat masuknya aliran modal.

Secara keseluruhan, menurut Prima, Omnibus Law ini dapat menciptakan lapangan kerja terutama kepada sektor padat karya yang bisa mengurangi tingkat pengangguran.

"Harus kepada sektor padat karya, jangan padat modal. Karena targetnya memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat," katanya.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR pada Senin (5/10) telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja untuk disetujui menjadi Undang-Undang (UU).

UU Cipta Kerja yang juga sering disebut Omnibus Law diajukan pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan investasi yang selama ini masih menghambat kinerja perekonomian nasional.

UU ini terdiri dari 15 Bab dan 174 pasal yang secara garis besar mencakup peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan, perlindungan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi, dan ketenagakerjaan.

Peraturan ini juga mengakomodasi mengenai riset dan inovasi, kemudahan berusaha, pengadaan lahan, kawasan ekonomi, investasi pemerintah dan Proyek Strategis Nasional, dukungan administrasi pemerintahan serta sanksi.

Meski demikian, RUU ini sempat mendapatkan pertentangan dari sebagian masyarakat maupun buruh, karena dianggap hanya menguntungkan para pengusaha, dapat menggusur masyarakat adat dan berpotensi mengganggu lingkungan dan kelestarian alam.

Wapres angkat bicara

Sementara itu, mengenai arti penting UU Cipta Kerja, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja disusun untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global sekaligus menciptakan lapangan kerja baru sebagai upaya memulihkan perekonomian nasional.

"Undang-undang tersebut diharapkan dapat menambah daya saing negara kita dalam persaingan global dan menjadi pertaruhan kredibilitas Indonesia di mata dunia, khususnya negara-negara mitra dagang dan investor global, sekaligus diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru," kata Ma'ruf Amin dalam pidato kunci pada web seminar Pra-Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah (DPS) Tahun 2020 secara daring dari rumah dinas wapres di Jakarta, Senin.

Ma'ruf menambahkan UU tersebut juga merupakan tanggapan pemerintah atas tuntutan masyarakat yang menginginkan perluasan lapangan pekerjaan, reformasi birokrasi, penyederhanaan regulasi, serta penciptaan iklim kondusif bagi investasi dan dunia usaha.

Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut menjadi solusi bagi permasalahan investasi dan dunia usaha yang selama ini terkendala oleh kerumitan birokrasi dan tumpang tindih regulasi. Persoalan tersebut menyebabkan iklim investasi di dalam negeri terhambat dan menurunkan kualitas daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara.

"Hal tersebut menyebabkan Indonesia kalah bersaing dengan negara lain, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja dalam hal kemudahan investasi yang mengakibatkan tersendatnya penciptaan lapangan kerja," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan UU Cipta Kerja, yang disahkan dalam sidang paripurna DPR pada Senin (5/10), akan memperbaiki kehidupan para pekerja dan keluarganya.

Setiap tahun, menurut Presiden Jokowi, terdapat setidaknya 2,9 juta penduduk usia kerja baru atau generasi muda yang siap masuk ke dunia kerja. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi COVID-19, jumlah kebutuhan lapangan pekerjaan semakin meningkat.

Di tengah pandemi, Jokowi menyebut sekitar 6,9 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak COVID-19. Selain itu, 87 persen dari total penduduk bekerja memiliki ijazah pendidikan SMA ke bawah, sehingga sektor padat karya perlu diperbanyak.

"Jadi, UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyediakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya bagi para pencari kerja dan pengangguran," kata Jokowi.

Editor : Taat Ujianto