• News

  • Editor's Note

Lain di Bibir, Lain dalam Perilaku


sindonews.net

Berita Terkait

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Koruptor tak ada matinya di negeri kita. Satu tertangkap, tumbuh seribu. Ada apa dengan bangsa kita? Tahu korupsi bakal menghancurkan bangsa dan negara. Tahu Kekaisaran Romawi hancur akibat politisi dan petingginya melakukan korupsi.

Soal korupsi itu, ada peribahasa Latin yang melukiskannya dengan tepat, yaitu pecunia non olet, uang tidak pernah bau. Secara bebas proverbia latina itu dapat diterjemahkan, siapapun suka pada uang. Ungkapan itu lahir ketika Kaisar Vespasianus  ingin menerapkan pajak penggunaan kamar mandi dan peraturan umum. Banyak orang menentangnya. Sang Kaisar lalu menjawab: Pecunia non olet.

Tindakan korupsi juga telah menggerogoti bangsa kita. Kita membutuhkan tindakan luar biasa untuk menanggulanginya. Maka, lahirlah KPK. Dan, kita semua memiliki sikap semakin idealis membenci korupsi. Namun itu hanya sikap di bibir saja. Tidak sejalan dengan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari.

BPS akhir Februari mengungkapkan, indeks perilaku anti korupsi (IPAK) tahun 2015 sebesar 3,59, turun 0,02 dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 3,61 pada skala 0 sampai 5. BPS mengukur  IPAK berdasarkan dua dimensi utama yakni persepsi dan pengalaman. Indeks Persepsi cenderung meningkat dari kondisi 2013 ke 2015, sebaliknya pada Indeks Pengalaman cenderung menurun.

Hasil survei BPS itu sebenarnya tak mengejutkan. Selain koruptor tak ada matinya, upaya untuk melemahkan KPK dengan berbagai cara terus dilakukan mulai dari kriminalisasi pemimpin sampai upaya melemahkan perannya lewat Revisi UU KPK. Katanya mau menguatkan KPK, tapi draft Revisi UU KPK justru melemahkan lembaga tersebut.

Satu-satunya lembaga yang masih dipercayai rakyat untuk memberantas korupsi saat ini adalah KPK. Karenanya, berbagai upaya untuk melemahkannya harus dicegah. Kita berharap Presiden Joko Widodo mewujudkan janji kampanyenya dulu untuk memperkuat KPK.

Dukungan terhadap KPK terus mengalir, termasuk dari kelompok musik Slank yang datang ke kantor lembaga itu untuk menyanyikan lagu-lagu anti korupsi bersama rakyat.  Kita memberi apresiasi terhadap  sekitar 160 guru besar atau profesor dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang mendesak DPR untuk segera mencabut rencana pembahasan revisi UU KPK.

Para profesor itu berpendapat, KPK masih sangat dibutuhkan untuk membersihkan korupsi dari negeri tercinta Indonesia dan mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi (zero corruption). Dalam pandangan para guru besar itu, merevisi UU KPK bukan langkah yang tepat. Apalagi secara substansi revisi naskah revisi UU KPK akan membuat KPK jadi kerdil, tidak independen dan efektif dalam memerangi korupsi. Bahkan terancam bisa dibubarkan. Tahun 2015,  Indonesia berada di urutan ke-88 dari 168 negara yang korup di dunia. Artinya, KPK masih sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara kita untuk memberantas korupsi. 

Kita menyadari para guru besar itu bukanlah partisan. Mereka tidak berdiri di menara gading kampus, tetapi turun ke bawah untuk ikut menyelesaikan masalah yang tengah di hadapi bangsa kita. Mereka telah melakukan tanggung jawab sosial akademi mereka. Sungguh menjadi alaram bagi kita ada yang tidak beres dengan upaya merevisi UU KPK ketika  para guru besar turun gunung untuk menyampaikan keberatan di DPR, di rumah rakyata, berkaitan dengan revisi UU KPK yang dapat melemahkan lembaga tersebut. 

Sungguh ironi, kita semua meneriakkan anti korupsi. Sayang, itu hanya manis di bibir. Tingkah laku kita, perbuatan kita justru tidak sesuai dengan apa yang kita katakan. Dalam memerangi korupsi, kata dan perbuatan harus sejalan. Jangan sampai,  lain di bibir, lain dalam perilaku. 

Penulis : Willy Hangguman
Editor : Willy Hangguman