• News

  • Ekonomi Makro

Pemerintah Cekik Peternak Lokal Jika Tak Terbitkan Aturan Rasio Impor Bahan Baku Susu

peternak sapi
istimewa
peternak sapi

JAKARTA, NNC - Perhimpunan Peternak Sapi Kerbau Indonesia (PPSKI) mendesak pemerintah membuat aturan pada rasio impor bahan baku susu.

Hal itu diatur melalui Kementerian Pertanian (Kementan) setelah menghapus beleid terkait kewajiban Industri Pengolahan Susu (IPS) menyerap Susu Segar Dalam Negeri (SSDN).

Sekretaris Jenderal PPSKI Rochadi Tawaf menuturkan, pemerintah perlu melihat konsekuensi dihapusnya kewajiban tersebut. Harus ada rasio antara penggunaan bahan baku dalam negeri dengan bahan baku yang diimpor.

"Untuk itu perlu regulasi yang kuat setingkat Peraturan Presiden (Perpres) untuk membereskan ini," kata dia.

Rochadi menambahkan imbas lainnya tak kalah penting adalah efek dihapusnya kewajiban serap dan bermitra ini, nasib peternak sapi perah lokal akan makin kesulitan.

"Menghilangkan kewajiban jelas suatu kemunduran. Bukti bahwa Kementan tidak bisa menyelesaikan urusan susu sendiri dan butuh regulasi yang lebih kuat," terang dia.

Selain itu, kata dia salah satu indikasi aturan baru mampu menyeimbangkan presentase penyerapan susu peternak lokal. Sebab, dalam catatannya rasio 60% bahan baku diimpor dan 40% dari dalam negeri sejauh ini.

"Susu juga harus jadi komoditas prioritas dan supaya diserap industri, perlu diwajibkan sebagai konsumsi usia sekolah," tutupnya.

Seperti diketahui, Kementan melakukan perubahan terhadap Permentan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu menjadi Permentan 30 Tahun 2018. Pada aturan turunannya menghilangkan kewajiban pelaku usaha untuk menyerap susu dan bermitra dengan peternak lokal.

Ditambah permentan 30 Tahun 2018 ini juga mengalami perubahan menjadi Permentan 33 Tahun 2018 yang menghilangkan sanksi jika pelaku usaha tidak melakukan pemanfaatan susu dan kemitraan dengan peternak.

Reporter : PD Djuarno
Editor : Wulandari Saptono