• News

  • Ekonomi Mikro

Dekan IPB: Cantrang Modifikasi yang Menyimpang, Harus Original

Ilustrasi alat penangkap ikan
Istimewa
Ilustrasi alat penangkap ikan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM -  Kemenko Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Agung Koeswandono, mengadakan  Focus Group Discussion (FGD) terkait Kajian Alat Tangkap Cantrang di Indonesia pada Selasa, (23/7/2019) di Jakarta.

“Pagi ini, rencana yang kita buat dua bulan yang lalu bisa kita laksanakan, yaitu mengadakan FGD khusus alat cantrang yang berlaku di Indonesia” ucap Deputi Agung membuka FGD.

Menurutnya, pembahasan mengenai alat tangkap cantrang telah dimulai sejak 2 – 3 tahun lalu, namun sayangnya belum ada penyelesaian yang dapat diterima. Oleh karena itu, menurut Deputi Agung, pada FGD ini diundang pula perwakilan dari FAO untuk memberikan pandangan kedua terkait permasalahan cantrang.

“Sebelumnya dikatakan, mendengarkan pandangan FAO adalah sebagai second opinion , namun menurut Saya, pandangan FAO ini nantinya adalah sebagai third opinion, karena sebelumnya kami juga telah mendengarkan pandangan masyarakat, para ahli, dan akademisi kelautan dan perikanan” tutur Deputi Agung.

“Food and Agriculture Organization (FAO) telah memiliki buku technical guideline tentang cantrang sejak 1970. Artinya masalah cantrang ini, guidelinenya ini sudah diimplementasikan sejak 1970” ucap Penasehat Kehormatan Menteri Pariwisata, Indroyono Soesilo. 

Menurut Mantan Menko Maritim yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Perikanan dan Akuakultur FAO itu, kehadiran FAO pada FGD cantrang diharapkan dapat memberikan wawasan dan membantu mengimplementasikan buku pedoman penggunaan cantrang. 

“Cantrang sebenarnya telah dioperasikan sejak tahun 1960, kemudian dilarang karena terjadi misinterpretasi. Pelarangan akibat adanya anggapan bahwa trawl sebagai cantrang yang sebenarnya adalah side boat net" papar Dekan Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Ari Purbayanto. 

Pada paparannya tersebut, Prof.Ari menambahkan bahwa anggapan yang ada mengenai hasil tangkapan sampingan atau bycatch catrang bernilai ekenomi rendah, adalah hal yang salah. 

“Hasil bycatch cantrang awalnya menjadi bahan dasar industri ikan surimi, saat ini setelah ada pelarangan, industri surimi, sebagai contoh yang ada di wilayah Jawa Timur, banyak yang tutup karena tidak adanya bahan baku” tambah Prof. Ari.

Menurutnya regulasi pelarangan cantrang merupakan langkah yang dapat diambil jika tidak ada opsi lain. Menurut Dekan IPB ini, masih ada opsi untuk mengatur penggunaan cantrang dibandingkan melakukan pelarangan.

“Penggunaan cantrang popular pada wilayah pantai utara Pulau Jawa. Setelah pelarangan penggunakan trawl, banyak (nelayan) yang beralih ke cantrang. Di situlah ada oknum nakal yang memodifikasi cantrang. Modifikasi itulah yang perlu dilarang” tambah Prof. Ari. 

Menurutnya, cantrang yang telah dimodifikasi menyimpang dari standar nasional. Oleh karena itu, cantrang modifikasi perlu dikategorikan berbeda dengan cantrang original. 

“Tidak ada alat tangkap ikan yang tidak merusak. Semuanya tergantung bagaimana penggunaannya” tutur Prof. Ari menutup paparannya.

Terkait pelarangan cantrang, Pejabat Fungsional Pengelola Perikanan Tangkap Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Endroyono, mengatakan bahwa regulasi pelarangan cantrang dibuat berdasarkan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Sehingga dibuatlah peraturan yang mengatur secara teknis mengenai cantrang, yaitu Kepmen KP No.6 tahun 2010 tentang Alat Tangkap Ikan.

Reporter : PD Djuarno
Editor : Nazaruli