-
Jumat, 04 Oktober 2019 | 22:28 WIB
Pemerintah diminta untuk waspada terhadap ancaman terorisme jelang atau saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019.
-
Rabu, 07 Agustus 2019 | 22:30 WIB
Nama Enzo Zenz menjadi viral di dunia maya.
-
Kamis, 25 Juli 2019 | 19:55 WIB
BNPT mengungkapkan bahwa salah satu sumber radikalisme di lingkungan kampus adalah jenjang pendidikan di bawahnya.
-
Jumat, 19 Juli 2019 | 13:04 WIB
Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan anggota legislatif harus memiliki wawasan kebangsaan yang kuat untuk mencegah masuknya paham radikal terorisme.
-
Jumat, 12 Juli 2019 | 15:45 WIB
Panglima TNI memberikan pembekalan kepada capaja.
-
-
Jumat, 21 Juni 2019 | 11:30 WIB
Soenarko sudah ditetapkan sebagai tersangka.
-
Kamis, 20 Juni 2019 | 18:39 WIB
Polri mengimbau agar tidak ada pengerahan massa ke Gedung Mahkamah Konstitusi saat sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK dilaksanakan.
-
Rabu, 19 Juni 2019 | 20:25 WIB
Kerusuhan 21-22 Mei menyebabkan korban tewas.
-
Rabu, 19 Juni 2019 | 14:30 WIB
Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan pemerintah untuk sementara ini belum perlu menerapkan wajib militer karena Indonesia tidak sedang atau akan berperang.
-
Kamis, 13 Juni 2019 | 10:42 WIB
Dalam rangka pengamanan sidang gugatan Pilpres atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), TNI-Polri menggelar apel bersama
Pemerintah diminta untuk waspada terhadap ancaman terorisme jelang atau saat pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin pada 20 Oktober 2019.
Nama Enzo Zenz menjadi viral di dunia maya.
BNPT mengungkapkan bahwa salah satu sumber radikalisme di lingkungan kampus adalah jenjang pendidikan di bawahnya.
Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius mengatakan anggota legislatif harus memiliki wawasan kebangsaan yang kuat untuk mencegah masuknya paham radikal terorisme.
Panglima TNI memberikan pembekalan kepada capaja.
Soenarko sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Polri mengimbau agar tidak ada pengerahan massa ke Gedung Mahkamah Konstitusi saat sidang putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di MK dilaksanakan.
Kerusuhan 21-22 Mei menyebabkan korban tewas.
Menhan Ryamizard Ryacudu mengatakan pemerintah untuk sementara ini belum perlu menerapkan wajib militer karena Indonesia tidak sedang atau akan berperang.
Dalam rangka pengamanan sidang gugatan Pilpres atau Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), TNI-Polri menggelar apel bersama