• News

  • Internasional

Pemerintah Prancis Melarang Siswa Umur di Bawah 15 Tahun Gunakan Ponsel Selama Jam Sekolah

ilustrasi penggunaan smartphone.
vectorstock
ilustrasi penggunaan smartphone.

PARIS, NETRALNEWS.COM - Pemerintah Prancis telah meloloskan aturan yang melarang murid sekolah dibawah usia 15 tahun untuk menggunakan ponsel mereka kapan pun selama hari sekolah Senin (30/09/2019) lalu.

Aturan itu disahkan pada bulan Juli lalu, yang digagas oleh janji kampanye Presiden Prancis Emmanuel Macron. Aturan baru ini akan efektif pada sekolah-sekolah dasar dan menengah di seluruh Perancis.

Undang-undang baru ini, yang mulai berlaku pada 5 Agustus, melarang murid sekolah berusia dibawah 15 tahun untuk menggunakan semua tipe dan jenis ponsel, tablet, serta smart watch.

Aturan larangan penggunaan ponsel selama jam kelas sebenarnya sudah ada sejak 2010. Nah, undang-undang yang baru ini menambah jam pelarangan waktu pemakaian ponsel ke waktu istirahat dan waktu makan.

Pemerintah Prancis memperbolehkan pihak sekolah untuk mengaplikasikan aturan ini pada siswa-siswanya yang berumur diatas 15 tahun. Ada juga beberapa pengecualian untuk larangan tersebut, seperti untuk siswa penyandang cacat.

Di bawah undang-undang yang baru ini, siswa sekolah harus mematikan ponsel mereka selama jam sekolah, atau meletakkan ponsel mereka di tas atau loker, Associated Press melaporkan. Pihak sekolah dibebaskan untuk mengatur bagaimana para siswa menyimpan dan tidak menggunakan ponsel mereka selama jam pembelajaran di sekolah, kata kantor berita itu.

Undang-undang tersebut diperkenalkan di tengah kekhawatiran akan siswa sekolah menjadi terlalu bergantung dan terganggu oleh smartphone mereka.

Menteri Pendidikan Perancis Jean-Michel Blanquer pada bulan Juni lalu memuji undang-undang tersebut sebagai "undang-undang untuk abad ke-21," dan mengatakan bahwa undang-undang baru tersebut akan meningkatkan disiplin pada 12 juta anak sekolah di Prancis, Agence France-Presse melaporkan.

"Bersikap terbuka terhadap teknologi masa depan bukan berarti kita harus menerima semua penggunaannya," Menteri tersebut mengatakan.

Reporter : Turkhan Akhyar
Editor : Irawan.H.P