• News

  • Kesra

127 Juta Bidang Tanah Belum Sertifikasi, Presiden Bagikan Gratis di Bali

Presiden serahkan sertifikat tanah ke warga Bali. (Dok:Setkab)
Presiden serahkan sertifikat tanah ke warga Bali. (Dok:Setkab)

BADUNG, NETRALNEWS.COM - Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.797 sertifikat tanah milik masyarakat Bali dari 3.500 sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Lapangan Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Bali.

"Upaya ini untuk mencegah terjadinya sengketa tanah pada sejumlah kabupaten/kota, karena tanahnya belum memiliki sertifikat. Saya tidak mau ada lagi sengketa tanah terjadi di Indonesia, baik itu dengan tetangganya, dengan pemerintah, perusahaan, dikarenakan belum memegang sertifikat tanah," ujarnya di Presiden, seperti dilansir Antara, Jumat (08/09/2017).

Presiden menambahkan, pemerintah pusat menargetkan pada 2017 tercatat tanah yang sudah memiliki sertifikat tanah sebanyak lima juta sertifikat untuk diserahkan kepada masyarakat.
Pada 2018, target serttifikat tanah yang diselesaikan mencapai tujuh juta sertidikat dan tahun 2019 sebanyak sembilan juta sertifikat yang diserahkan kepada masyarakat.

Ia mengakui, total tanah yang ada di seluruh Tanah Air mencapai 126 juta bidang tanah yang harus disertifikatkan dan saat ini baru 46 juta bidang tanah yang sudah tersertifikasi di seluruh Tanah Air.

"Untuk itu masih kurang banyak sekali yang belum disertifikatkan. Saya sudah perintahkan Menteri BPN, selesaikan urusan sertifikat tanah dan serahkan dengan segera sertifikat tanahnya kepada masyartakat," tutur Jokowi.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara besar dan bangsa ini juga merupakan bangsa besar dengan 17.000 pulau, 516 kabupaten/kota, 34 provinsi, dan 714 suku yang berbeda-beda.

"Mari jaga bersama-sama persaudaraan, karena kita adalah saudara sebangsa dan setanah air. Saya juga menitip kepada Kanwil BPN dan juga BPN yang ada di daerah-daerah untuk memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat dalam kepengurusan sertifikat agar secepat-cepatnya dikeluarkan," ujarnya.

Presiden juga menyoroti usulan BPN yang memiliki petugas juru ukur yang dahulunya hanya memiliki 2.000 petugas, namun saat ini sudah ditambah menjadi 4.500 petugas ukur dan meminta agar secepat mungkin melakukan pengukuran tanah milik masyarakat.

Editor : Sulha Handayani