• News

  • Megapolitan

Diserang Tokoh Politik, Ahok Balik Menyindir

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Netralnews/Adiel Manafe)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Netralnews/Adiel Manafe)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Polemik pembelian Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemprov DKI kian memanas. Sejumlah tokoh politik mulai menyudutkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Namun pria yang biasa disapa Ahok itu malah balik menyindir dan tak ambil pusing soal komentar miring yang menyerang dirinya.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon misalnya, ditemui awak media di Kompleks Parlamen pada Kamis (10/3/2016) mengatakan adanya indikasi kerugian negara dalam kasus pembelian tanah Rumah Sakit Sumber Waras. Fadli menyebut apa yang dilakukan Ahok dalam pembelian tanah rumah sakit itu termasuk dalam kategori korupsi besar (grand corruption).

Menanggapi komentar Fadli, Ahok yang ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (11/3/2016) angkat bicara "Aduh Fadli Zon elo dengar, sampai saat ini kan KPK lagi berusaha mencari dua bukti untuk menetapkan (tersangka), sampai sekarang belum ketemu."

Menurut Ahok, seharusnya sebagai seorang anggota dewan yang menduduki kursi di Senayan, Fadli Zon bisa memanggil KPK dan menanyakan kasus itu.

"Jadi suruh Fadli Zon yang terhormat, anggota dewan yang terhormat, wakil ketua DPR mungkin bisa beri tahu KPK, korupsinya Si Ahok tuh lebih besar begitu, temuannya ini, ya sampaikan dong," katanya.

Ahok mengatakan, dari pada menjadi bahan spekulasi banyak pihak, sebaiknya kasus itu lebih baik masuk meja hijau. Sehingga, segala fakta terkait kasus ini dan keterlibatan Ahok bisa terkuak.

"Kalau Fadli Zon merasa di KPK nggak pintar dan nggak profesional, ya panggil dong. Kan yang pilih KPK Fadli Zon dan Komisi III," sindir Ahok.

Ahok menegaskan, proses hukum terhadap kasus ini masih terus berjalan di KPK. Ia mengatakan akan menunggu proses hukum di KPK berakhir, hingga lembaga antirasuah ini menemukan dua alat bukti untuk menaikkan status pembelian lahan RS Sumber Waras ke tahap penyidikan.

"KPK sudah minta BPK audit investigasi. Sampai sekarang KPK belum menemukan dua bukti, niat curi pun tidak ada. KPK akan terus cari. Kan KPK nggak boleh stop," imbuh dia.

Ahok menambahkan, dirinya lebih senang membicarakan kasus ini di pengadilan, dan dia tidak mau dibuat ombang-ambing oleh kasus tersebut. Karena menurutnya, kalau di pengadilan semua orang akan dengar di mana salahnya membeli RS Sumber Waras.

Seperti diketahui, pada Oktober 2015, sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta yang dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung,
mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya, untuk melaporkan pembelian lahan milik RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada akhir 2014 yang diduga merugikan daerah hingga Rp191 miliar.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Y.C Kurniantoro