• News

  • Megapolitan

Kasus Ahok Ditentukan Dalam 2 Minggu, GNPF-MUI Tidak Puas

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Netralnews/YC Kurniantoro)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Netralnews/YC Kurniantoro)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Janji Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk menyelesaikan penanganan kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam dua minggu ke depan, ternyata tidak disetujui oleh Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) KH Bachtiar Nasir.

"Pemerintah nawarin 2 minggu, kami sebetulnya tidak menyepakati kami minta secepat-cepatnya," tegas KH Bachtiar di Jakarta Pusat, Sabtu (5/11/2016).

Meski demikian, pihaknya mengaku akan terus memantau dan mengawasi penanganan kasus ini, sesuai dengan janji Kapolri. Sekaligus rencana pemanggilan Kapolri oleh Komisi III DPR dalam kasus dugaan penistaan agama ini.

"Kami akan monitor. Katanya Kapolri akan memanggil Gubernur Ahok. Kami akan memonitor terus, Komisi III juga akan panggil Kapolri untuk tindaklanjuti keseriusan penanganan kasus ini. kami akan perhatiakan baik-baik supaya tidak ada pengkhianatan," tegasnya.

Sebelumnya, janji itu disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla sesuai bertemu dengan perwakilan demonstran di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (4/11/2016) kemarin.

Dalam pertemuan tertutup itu, ada beberapa poin yang disepakati antara pemerintah dengan para pengunjuk rasa. Salah satunya adalah soal rentang waktu penanganan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok.

"Kesimpulannya ialah dalam hal (kasus) Saudara Ahok, kita akan tegakkan, laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat. Oleh Kapolri, dijanjikan selesai dalam dua minggu pelaksanaan yang cepat itu. Sehingga, semua berjalan sesuai aturan, tapi dengan tegas. Itu aja," ujar Jusuf Kalla.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Y.C Kurniantoro