• News

  • Megapolitan

Bappeda Sebut Wali Kota yang Mematikan Anggaran RPTRA

RPTRA Baung saat diresmikan
Netralnews/Toar Sandy
RPTRA Baung saat diresmikan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta membantah anggaran pengadaan lahan ruang publik terpadu ramah anak ( RPTRA) dimatikan oleh Bappeda. Kepala Bappeda Tuty Kusumawati mengatakan, justru para wali kota-lah yang mengusulkan agar anggaran tersebut dimatikan.

"Dalam konteks lahan RPTRA ini, justru wali kota sendiri yang usul agar dimatikan, sedangkan Bappeda hanya bersifat adminsitrasi," katanya.

Bappeda sudah mengonfirmasi berkali-kali kepada para wali kota dalam rapat banggar terkait usulan tersebut. Namun, para wali kota menyatakan tidak sanggup untuk melakukan pengadaan lahan itu sampai pada anggaran perubahan ini. Banggar pun memutuskan anggaran tersebut dimatikan.

Tuty mengatakan penghapusan anggaran tersebut karena waktu tidak mencukupi hingga akhir tahun. Bila tidak dihapus akan terjadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa). "Karena  wali kota baru diberi penegasan tahun ini, sebelum-sebelumnya tidak pernah ada pembelian lahan. Jadi adanya proses mengukur di BPN, adanya segala rupa proses memerlukan waktu. Dihitung-hitung waktunya tidak mencukupi lagi,” jelas Tuti.

Semua proses yang dibutuhkan untuk pengadaan lahan memakan waktu yang panjang sehingga pengadaan lahan dikhawatirkan tidak bisa terwujud sampai akhir tahun anggaran 2017.

Namun demikian, jelas Tuty, meski anggaran pembelian lahana RPTRA dihapus dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2017 pembangunan RPTRA akan tetap dibangun pada 2018. Lokasinya masih bisa ditambahkan seusai dengan ketersediaan lahan yang ada melalui optimalisasi aset-aset Pemprov yang  sudah ada.

Seperti diberitakan sebelumnya, Djarot mengaku kaget atas penghapusan anggaran pengadaan lahan ruang publik terpadu ramah anak ( RPTRA) dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017.

Apalagi penghapusan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) itu dengan alasan ada kesalahan jajaran wali kota dalam memasukkan nomenklatur hingga salah kode rekening. Adapun keempat Wali kota tersebut yakni, Wali kota Jakarta Selatan, Wali kota Jakarta Pusat, Wali kota Jakarta Timur, dan Wali kota Jakarta Utara.

Editor : Wulandari Saptono