• News

  • Lingkungan

Menteri KLHK Jalin Kerja Sama dengan PBNU

Menteri KLHK jalin kerja sama dengan PBNU.
LHK
Menteri KLHK jalin kerja sama dengan PBNU.

JAKARTA, NNC - Menjelang tutup tahun 2017, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengajak PBNU jalin kerja sama di bidang lingkungan hidup dan lehutanan. Kedatangan Menteri LHK diterima langsung oleh Ketua PBNU Prof Dr KH Said Aqil Siroj, MA beserta jajarannya di kantor PBNU.

"Kami membicarakan banyak hal, terutama tentang rencana kerja sama membangun kesejahteraanen masyarakat melalui kebijakan pemerintah, yakni Reforma Agraria dan akses Hutan Sosial," kata Menteri Siti Nurbaya, dalam siaran persnya, Minggu (31/12/2017).

 Kementerian LHK terus menggesa pemberian akses legal pada rakyat untuk mengelola kawasan hutan, melalui program Perhutanan Sosial. Per 18 Desember 2017, akses legal lahan yang sudah terealisasi mencapai 1,33 juta hektare (ha) dari target 4,38 juta ha hingga 2019.

Pemerintahan Jokowi-JK juga telah mengalokasikan kawasan hutan seluas 12,7 juta hektare atau 10 persen dari luas kawasan hutan Indonesia untuk masyarakat melalui program perhutanan sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Kemitraan.

Program pemerintah ini telah sejalan dengan paparan yang disampaikan Ketum PBNU Said Aqil yang dalam kesempatan tersebut menyerahkan hasil Bahtsul Masail Maudhu'iyyah, Munas Konbes NU 2017 tentang Distribusi Lahan kepada Menteri LHK.

Said Aqil menjelaskan bahwa salah satu dari tujuan hukum Islam atau maqashid syariah adalah "hifdz an-nafs"(memelihara jiwa) dan “hifdz al-mal"(menjaga harta). Salah satu bagian dari hifdz an-nafs adalah hidup layak, dan salah satu bagian dari hifdz al-mal adalah keseimbangan ekonomi  (attawazun al-iqtishadi).

Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah antiketimpangan, termasuk di dalamnya ketimpangan ekonomi. "Maka negara memiliki tanggung jawab besar menciptakan keseimbangan ekonomi melalui pendekatan preventif dan kuratif," kata Kiai Said.

Menurut Said Aqil. selama ini sudah terjadi ketimpangan sosial. Karena itu, ada empat jalan keluar yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, menarik kembali tanah yang didistribusakan oleh pemerintah secara berlebihan.Kedua, menarik kembali tanah hak guna usaha yang tidak dimanfaatkan atau dimanfaatkan tetapi tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

Ketiga, membatasi hak guna usaha untuk pengusaha, baik jumlah lahan maupun waktu pengelolaan dengan prinsip keadilan. Keempat, mendistribusikan tanah yang dikuasai negara untuk "fuqara wal masakin" (para fakir miskin), baik dalam bentuk "tamlik"atau"ghairu tamlik" (membagi dua) dengan prinsip keadilan.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sulha Handayani