• News

  • Nasional

Tiga Pemeriksa Pajak jadi Tersangka Pemerasan

Ilustrasi Gedung KPK
Ilustrasi Gedung KPK

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tetapkan tiga pegawai Kantor Pajak Pratama Kebayoran Baru III sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan.

Ketiganya yaitu, Supervisor tim pemeriksa pajak KPP Kebayoran Baru, Herry Setiadj, anggota tim pemeriksa pajak Slamet Riyana ketua tim pemeriksa pajak, Indarto Catur Nugroho. Mereka diduga memeras perusahaan wajib pajak PT Electronic Design and Manufacturing International (EDMI) Indonesia.

" KPK telah menemukan dua bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status dugaan tindak pidana korupsi pemerasan berkaitan dengan restitusi lebih bayar pajak dari perusahaan PT EDMI dan bersamaan dengan itu penyidik menetapkan tiga tersangka yaitu HES, ICN dan SR," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (11/3/2016).

Ketiga tersangka diduga telah berupaya memeras PT EDMI untuk membayarkan uang sejumlah Rp75 juta. Berdasarkan perhitungan pajak, PT EDMI diketahui memiliki kelebihan dalam pembayaran pajak penghasilan badan usaha pada 2012, dan pajak pertambahan nilai pada tahun 2013, yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp1 miliar.

"Ketiganya diduga telah melakukan tindak pidana dengan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar terkait dengan restitusi lebih bayar pajak PPh Badan 2012 dan PPn masa 2013 dari PT EDMI Indonesia," ungkapnya.

Dituturkan, kasus ini bermula dari laporan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan kepada KPK pada 2014 lalu. Laporan itu kemudian ditindaklanjuti KPK dengan melakukan penyelidikan dan kini dinaikkan ke tahap penyidikan.

"Ini menegaskan kolaborasi KPK dengan pengawas internal lembaga/kementerian, untuk lebih mengawasi operasional yang ada di dalam lembaga masing-masing," jelas Priharsa.

Atas tindak pidana yang dilakukannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor : Firman Qusnulyakin