• News

  • Nasional

KPK Periksa Mantan Anggota DPRD Maluku Utara

Komisi Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi

JAKARTA, NETRALNEWS - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) jadwalkan pemeriksaan mantan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Imran Sudin Djumadil, Jumat (26/2/2016).

Imran akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait proyek Kementerian PUPR dengan tersangka Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir (AKH).

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AKH," ujar Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andrianti Iskak saat dikonfirmasi, Jumat (26/2/2016).

Kasus suap itu terbongkar ketika KPK menangkap anggota Komisi V asal PDIP Damayanti, Abdul Khoir, serta dua rekan Damayanti, Dessy A. Edwin serta Julia Prasetyarini. Mereka dicokok pada Rabu 13 Januari 2016.

Politikus PDIP dari Dapil Jawa Tengah itu disangka telah menerima suap Abdul Khoir. Damayanti diperkirakan telah menerima suap hingga ratusan ribu dolar Singapura secara bertahap melalui stafnya Dessy dan Julia.

Uang yang diberikan Abdul Khoir kepada Damayanti itu diduga untuk mengamankan proyek Kementerian PUPR tahun anggaran 2016. Proyek tersebut merupakan proyek pembangunan jalan di Maluku yang digarap Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional IX.

Damayanti, Dessy, dan Julia dijadikan tersangka penerima suap. Mereka dikenakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan Abdul Khoir menjadi tersangka pemberi suap. Dia dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis : Firman Qusnulyakin
Editor : Firman Qusnulyakin