• News

  • Nasional

BPKH Gelar Persiapan Penyelenggaraan Haji 2019

 BPKH beserta Komisi VIII DPR melakukan kunjungan ke kantor cabang BRI Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang.
BPKH
BPKH beserta Komisi VIII DPR melakukan kunjungan ke kantor cabang BRI Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang.

TANGERANG, NNC - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mempersiapkan penyelenggaraan Ibadah Haji 2019. Dalam rangka persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2019 tersebut, BPKH beserta Komisi VIII DPR melakukan kunjungan ke kantor cabang BRI Bumi Serpong Damai (BSD), kota Tangerang, Banten.

Kunjungan itu dihadiri oleh Kepala BPKH Anggito Abimanyu, Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji Bidang Operasional A Iskandar Zulkarnain, Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher serta beberapa anggota Komisi VIM DPR, Kepala Kanwil Kementerian Agama Banten melakukan kunjungan untuk memastikan kesiapan Bank Penerima Setoran Haji.

Di Bank Konvensional tersebut Calon Jemaah Haji tetap bisa membuka Tabungan haji karena adanya Kantor Layanan Syariah (KLS). Dalam kunjungan tersebut juga dilakukan simulasi (role play) penyetoran dan penandatanganan akad wakalah yang dilakukan oleh Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher.

Menurut keterangan tertulis yang NNC terima dari Divisi Komunikasi dan Humas BPKH, Jumat (23/11/2018), secara umum Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher menyatakan apresiasinya atas persiapan penerimaan setoran dana haji.

Akad wakalah ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haii. Pasal 6:

(1) Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperoleh dari Jemaah Haji.

(2) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH.

Secara lebih spesifik Pasal 13 Peraturan Pemerintah (PP) Naas Tahun 2018 tentang pelaksanaan UU No.34 Tahun 2014, mengatur bahwa pembayaran setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus disertai dengan pengisian dan penandatanganan formulir akad wakalah oleh jemaah haji.

Pasal 13:

Pembayaran setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) disertai dengan pengisian dan penandatanganan formulir akad wakalah oleh Jemaah Haji.

Ketentuan mengenai jenis, format, dan persyaratan akad wakalah diatur dengan Peraturan BPKH. Dalam format akad wakalah tersebut, memang ada klausul yang menyatakan bahwa jemaah yang akan membayar setoran awal BPIH/BPIH Khusus memberikan kuasa/wakalah kepada BPKH untuk mengelola seluruh dana yang dibayarkan sebagai setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus serta nilai manfaat dari pengelolaan tersebut sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

Kewajiban menandatangani akad wakalah diperlukan untuk memastikan jemaah bersedia dananya dikelola oleh BPKH. Jika tidak ada akad wakalah, maka dana itu akan menjadi tabungan biasa yang tidak bisa dikelola BPKH

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Irawan.H.P