• News

  • Peristiwa

Jika Pembahasan KUA-PPAS Molor, Kemendagri Bakal Beri Sanksi DPRD dan Pemprov DKI

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik.
MandarNews
Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) akan memberikan sanksi kepada DPRD DKI dan Pemprov DKI bila pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tak rampung tenggat waktu yang diberikan pada 30 November 2019.

Sanksi tersebut berupa tidak akan mendapatkan tunjangan kerja selama 6 bulan bila pembahasan KUA-PPAS 2020 tak selesai. 

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020.

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik menegaskan, pihaknya tidak bisa menegur Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam menyusun KUA-PPAS sebagai dasar APBD 2020.

"Kami enggak boleh menegur (Gubernur), kecuali sudah terlambat dari batas waktu. Nah, kalau terlambat mengesahkan anggaran lewat dari batas waktu kan ada sanksi yang akan dikenakan," kata Akmal saat dikonfirmasi, Selasa (29/10/2019).

Kemendagri pun memberikan waktu kepada Pemprov DKI dan DPRD untuk menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS 2020 sesuai target yang diberikan. Ia pun berharap, kepada anggota Legislator Kebon Sirih untuk teliti dalam mengawasi pembahasan itu.

"Masih ada waktu kok, kan maksimal sampai akhir November. Kita berilah waktu dulu karena masih ada ruang bagi Pak Anies untuk bekerja. DPRD silakan mengawasi," tutur Akmal

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Widita Fembrian