• News

  • Peristiwa

Kemendagri Tak Beri Perpanjangan Waktu Pembahasan RAPBD 2020, Ini Kata DPRD DKI

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.
Netralnews/Wahyu Praditya
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) tidak bisa memperpanjang waktu pembahasan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Terkait sikap Kemendagri tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik menyatakan tak mempersoalkannya. Menurutnya, pembahasan akan terus berjalan.

Ia pun menegaskan KUA-PPAS tahun 2020 akan segera selesai dalam waktu dekat.

Setelah itu, pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah (RAPBD) disebutnya juga akan rampung pada 15 Desember mendatang.

"Kami kan jalan terus pembahasan. Kan Insyaallah minggu depan ini KUA-PPAS selesai, habis itu langsung pembahasan APBD. Pokoknya target kami, 15 Desember selesai APBD," kata Taufik, Sabtu (23/11/2019).

Selain itu, Ia juga menyebut tidak memedulikan sanksi gajinya ditahan selama enam bulan karena pembahasan sudah lewat batas waktu, 30 November. Ia menyatakan akan menghormati sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Sanksi DPRD dari dulu sanksi sebagai suatu ketentuan ya nggak apa-apa, santai aja," jelasnya.

Taufik mengatakan akan menerima evaluasi dari Kemendagri karena pembahasan anggaran yang molor. Namun ia menargetkan sebelum pergantian tahun, masalah rancangan anggaran sudah rampung.

"Ketentuannya 30 (November), tapi kan karena situasional dan berbagai hal. Menurut saya yang penting tidak sampai melebihi akhir tahun," pungkasnya.

Waktu pembahasan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersisa tujuh hari lagi sampai tanggal 30 November mendatang. Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) mengaku tak bisa memberikan perpanjangan waktu.

Saat ini, pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 di tingkat komisi DPRD DKI telah rampung. Rapat Badan Anggaran harus segera diselesaikan sampai batas waktu itu.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan masalah penentuan ada aturannya sendiri. Menurutnya tidak ada istilahnya penambahan waktu dari Kemendagri untuk pembahasan. 

 

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Widita Fembrian