• News

  • Peristiwa

Soal Gagasan Pilkada dari Mendagri, Begini Analisa Akademisi

Ilustrasi pilkada serentak.
Istimewa
Ilustrasi pilkada serentak.

KUPANG, NETRALNEWS.COM -  Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang, MSi mengatakan, pilkada asimetris bisa lebih diterima karena tidak menghapus pilkada langsung, dan juga dibuka ruang adanya pemilihan kepala daerah melalui DPRD.

"Gagasan Mendagri ini, menurut saya merupakan pemikiran jalan tengah untuk mengakomodir dua kutup wacana antara menghapus pemilu kepala daerah dan mempertahankan pemilu kepala daerah," kata Ahmad Atang di Kupang, Minggu (24/11/2019).

Pemerintah melalui Mendagri memunculkan gagasan tentang pilkada asimetris. Sistem ini memungkinkan antara satu daerah dengan daerah lainnya memiliki mekanisme berbeda dalam memilih kepala daerah.

Gagasan sistem pilkada asimetris ini karena setiap daerah memiliki kondisi dan kualitas demokrasi yang berbeda.

Ahmad Atang mengatakan, dengan sistem pilkada asimetris bisa menjadi solusi politik berbiaya tinggi.

Menurut dia, gagasan ini merupakan pemikiran jalan tengah yang disodorkan pemerintah, untuk mengakomodir dua kutub, dimana ada yang menghendaki agar pemilukada dihapus karena berbagai alasan dan mempertahankan pemilukada.

Dia mengatakan, pilkada asimetris dapat dipastikan dengan memperhatikan kekhasan lokal yang menimbulkan pemborosan politik ekonomi biaya tinggi.

Selain memperhatikan adanya kerentanan terhadap eskalasi lokal menjadi pertimbangan untuk menetapkan daerah tersebut berlaku pilkada atau tidak dalam pemilihan kepala daerah.

Hanya saja, mesti dibangun kriteria daerah mana saja yang memiliki kekhasan untuk tetap melaksanakan pilkada langsung, dan daerah mana saja yang pemilihan kepala daerahnya dikembalikan kepada DPRD, katanya Ahmad Atang menjelaskan. Demikian dilansir dari Antara.

Editor : Widita Fembrian