• News

  • Peristiwa

Pengesahan RAPBD 2020 Molor, Ketua DPRD DKI Usulkan Ini ke Gubernur Anies

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
PDIP
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Terkait molornya pengesahan rancangan APBD DKI 2020, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengajak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dijelaskan Prasetio, pertemuan tersebut untuk membicarakan toleransi waktu penyerahan draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020.

"Tanggal 29 kita MoU Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, rencananya sekitar tanggal 11 Desember 2019 kami serahkan (RAPBD). Saya rasa nanti kita bicarakan dengan Kemendagri soal ini," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/11/2019) malam.

Diketahui, penyerahan draf Rancangan APBD DKI 2020 dipastikan terlambat dari batas waktu yang ditentukan, yakni 30 November 2019.

Pertemuan Ketua DPRD bersama Gubernur DKI Jakarta dengan Mendagri tersebut, kata Prasetio, bertujuan untuk menjelaskan penyebab draf RAPBD DKI Jakarta tahun 2020 telat diserahkan ke Kemendagri.

Politisi PDIP ini mengaku banyak sebab kenapa penyerahan RAPBD 2020 ke Kemendagri molor dari jadwal.

"Saya dan gubernur akan ngomong ke Mendagri, mengapa demikian, kan ini karena waktunya kepotong-potong banyak, setelah pelantikan anggota DPRD baru, harus penyusunan tata tertib dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD)," ujarnya.

Kendati demikian, Prasetio meyakini bahwa APBD DKI Jakarta tahun 2020 akan rampung sebelum tahun anggaran 2020 bergulir atau tanggal 31 Desember 2019.

Saat ini, pembahasan APBD DKI Jakarta tahun 2020 masih dalam tahap pembahasan KUA-PPAS di Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta.

DPRD dan Pemprov DKI Jakarta sudah menyepakati jadwal pembahasan rancangan anggaran 2020. Legislatif dan eksekutif membahas KUA-PPAS untuk APBD 2020 pada 25-27 November.

Selanjutnya, kedua pihak akan menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) KUA-PPAS pada 29 November 2019.

Selanjutnya kedua pihak akan membahas rancangan APBD 2020 pada 2-10 Desember 2019. Sementara pada 11 Desember 2019, DPRD DKI akan menggelar rapat paripurna untuk menyepakati Raperda tentang APBD 2020 untuk kemudian mengirimkan draf final RAPBD 2020 yang disepakati pada Kemendagri.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Sulha Handayani