• News

  • Bisnis

Permudah Pengawasan, Asabri Disarankan Segera Digabungkan ke BPJS Ketenakerjaan

Gedung Asabri di Jakarta Timur.
Facebook PT Asabri (Persero)
Gedung Asabri di Jakarta Timur.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemerintah disarankan untuk mempercepat bergabungnya PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata RI (Asabri) ke dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) untuk memperbaiki pengelolaan keuangan dan pengawasan di tubuh badan asuransi sosial tersebut.

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo di Jakarta, Selasa (14/1/2020), mengatakan kegagalan Asabri dalam menempatkan investasi hanya bisa diselesaikan pemerintah, tanpa melalui jalur antarbisnis. Hal itu karena Asabri merupakan perusahaan asuransi sosial, bukan perusahaan asuransi privat ataupun komersil.

Status sebagai perusahaan asuransi sosial itu juga yang tidak memungkinkan bagi Asabri untuk mendapat investor strategis guna menutupi kebutuhan pendanaan.

Maka itu, kata Irvan, salah satu opsi penyelesaian masalah di Asabri adalah dengan mempercepat penggabungan Asabri ke BPJS TK. Skema ini dianggap lebih mudah, karena penggabungan dua badan pemerintah ini bisa dilakukan tanpa proses likuidasi.

"Hanya perlu kajian lebih detail, karena sudah ada peta jalan (road map) untuk masuknya Asabri ke BPJS TK. Jadi hanya mempersingkat waktu dari rencana sebelumnya di 2029," ujarnya, seperti dilansir Antara

Menurut Irvan, pengawasan Asabri harus lebih ketat karena perusahaan itu mengelola dana premi yang besar. Apalagi kebijakan penempatan investasi Asabri juga disalurkan ke instrumen saham yang perlu tata kelola objektif untuk memitigasi risiko penurunan nilai.

Dalam waktu dekat, sejalan dengan menunggu audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kata Irvan, pemerintah harus mampu mengungkapkan aktor intelektual yang membuat Asabri merugi karena gagal dalan penempatan investasi.

"Saat ini, masalah Asabri harus dicari aktor intelektualnya dan dia harus mengembalikan dana investasi dari Asabri. Mau tidak mau harus begitu. Karena pemerintah tidak mungkin memberikan bailout (dana talangan) sesuai amanat di Undang-Undang PPKSK. Dicari investor strategis juga tidak bisa karena itu asuransi sosial," imbuhnya.

Editor : Irawan.H.P