• News

  • Peristiwa

Bahas Rencana Pindah Ibu Kota, DPD Demokrat Jakarta Undang Dua Cawagub DKI Diskusi

Diskusi yang digelar Partai Demokrat Jakarta yang bertajuk “Nasib Jakarta Pasca Ibukota Pindah” di Jakarta, Selasa (25/2/2020).
NNC/Wahyu Praditya Purnomo
Diskusi yang digelar Partai Demokrat Jakarta yang bertajuk “Nasib Jakarta Pasca Ibukota Pindah” di Jakarta, Selasa (25/2/2020).

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta menggelar diskusi publik bertajuk "Nasib Jakarta, Pasca Ibu Kota Pindah? Bagaimana Perspektif Jakarta Setelah Tidak Jadi Ibu Kota Negara?", Selasa (25/2/2020) kemarin.

Diskusi yang dimoderatori Anis Fauzan tersebut menghadirkan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nurmansjah Lubis dan Ahmad Riza Patria dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), serta Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Jimly Asshiddiqie, di Sekretariat DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Ketua Panitia, H Amirullah mengatakan, kegiatan diskusi ini sangat penting melihat rencana perpindahan ibu kota negara. Dimana saat itu, Jakarta tak lagi berstatus sebagai ibu kota negara.

"Pemerintah dalam waktu dekat, bakal menerbitkan Undang-undang ibu kota negara yang baru, Karena RUU Pemindahan Ibu Kota Negara masuk dalam prolegnas 2020 dan di  jadwalkan selesai dibahas pertengahan tahun ini," kata pria yang akrab disapa Amink ini.

"Bahwa Setelah Jakarta tidak jadi ibukota apakah lebih baik atau sebaliknya untuk itu kita Dengarkan Pendapat Para Ahli dan 2 orang cawagub," lanjutnya.

Sementara Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta Santoso mengatakan, pada 29 April 2019, Presiden Joko Widodo memutuskan, ibu kota negara akan dipindahkan keluar pulau Jawa. Perencanaan pemindahan ibu kota ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Diskursus pemindahan ibu kota ini sudah lama didiskusikan, sejak pemerintahan Soekarno sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dipilih Presiden Jokowi sebagai lokasi ibu kota negara kelak berdiri," ujar Santoso, saat menyampaikan sambutan sekaligus menjadi pembicara kunci pada diskusi ini.

Dijelaskan Santoso, kepadatan penduduk Jakarta dan sederet problematika sosial yang belum terpecahkan dari dulu sampai sekarang, seperti jumlah penduduk yang terus bertambah, kemacetan lalu lintas yang sulit diurai meski berbagi macam pembangunan infrastruktur seperti terowongan, jalan layang, jalan layang non-tol yang diklaim bias menjawab masalah akut kemacetan terus dikerjakan, dan masalah banjir yang terus menghantui warga Jakarta.

Ditambah beratnya beban Jakarta sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi dan politik tanah air, maka semakin lengkap lahalasan Presiden Jokowi untuk bersegera memindahkan Ibu kota negara.

"Jika melihat sepak terjang Presiden Jokowi selama periode pertama memimpin pemerintahan, kepindahan ibu kota negara yang terkesan dipaksakan dan terlalu cepat menurut pandangan banyak orang, akan menjadi niscaya dan menjadi kenyataan," tuturnya.

"Bukti yang paling mendekati adalah akan segera lahirnya Undang-Undang ibu kota negara yang baru, Karena RUU (Rancangan Undang-Undang) Pemindahan Ibu Kota Negara masuk dalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional) 2020 dan dijadwalkan selesai dibahas pertengahan tahun ini," sambung Santoso.

Menurut Santoso, Jakarta sebagai ibu kota negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 3 Undang-Undang tersebut menyebutkan,

"Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Sementara Pasal 4 berbunyi, “Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi,” jelas Santoso

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Irawan.H.P