• News

  • Peristiwa

Tengku Zul: Tukang Meubel Saja Mesti Terima Dikritik, Apalagi Pejabat...

Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain
Istimewa
Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain menyebut, pejabat digaji rakyat tapi dikritik malah main tangkap.

Padahal, kata Tengku Zul, tukang meubel saja mesti terima jika dikritik oleh pemesanan atau pembeli, meski tidak digaji oleh si pengkritik.

Hal itu disampaikan Tengku Zul di tengah kritik sejumlah pihak terhadap terbitnya telegram Polri yang salah satu poinnya terkait penindakan hukum terhadap penghina presiden dan pejabat negara dalam situasi wabah virus corona (Covid-19).

"Tukang Meubel saja mesti terima dikritik pemesan dan pembelinya. Padahal tidak digaji pengkritiknya. Suka barangnya beli, tidak suka tinggalkan," tulis Tengku Zul di akun Twitternya, Kamis (9/4/2020).

"Tapi tetap saja mesti rela DIKRITIK. Kadang malah karyanya DIHINA. Semuanya diterima. E, Pejabat digaji rakyat, DIKRITIK, main tangkap?" cuit @ustadtengkuzul.

Sebelumnya, Kapolri mengeluarkan surat telegram bernomor ST/1100/IV/HUK.7.1/2020 yang ditandatangani Kepala Bareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo atas nama Kapolri dan diterbitkan pada Sabtu (4/4/2020).

Telegram itu berisi tentang penanganan

penanganan perkara dan pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pelaksanaan tugas fungsi reskrim terkait perkembangan situasi serta opini di ruang siber dan pelaksanaan hukum tindak pidana siber.

Ada dua poin, yang masing-masing berisi lima dan tujuh subpoin. Pada poin 1c bertuliskan tentang bentuk pelanggaran 'penghinaan kepada penguasa/presiden dan pejabat pemerintah'.

Bagi pelaku penghinaan terhadap presiden dan pejabat pemerintah itu dapat dikenakan Pasal 207 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan.

"Melaksanakan patroli siber untuk monitoring perkembangan situasi, serta opini di ruang siber, dengan sasaran penyebaran hoax terkait COVID-19, hoax terkait kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19, penghinaan kepada penguasa/presiden dan pejabat pemerintah," demikian bunyi salah satu poinnya.

 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati