• News

  • Peristiwa

Yasonna Tegaskan Kembali Tujuan Program Pembebasan Narapidana

Menkumham Yasonna Laoly.
Setkab
Menkumham Yasonna Laoly.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan bahwa pengeluaran narapidana (napi) dan anak melalui program asimilasi dan integrasi sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 serta mengurangi angka kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah tahanan negara (rutan), maupun lembaga pemasyarakatan khusus anak (LPKA).

Demikian disampaikan Yasonna dalam upacara peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-56, di kantor pusat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, di Jakarta, Senin (27/4/2020).

Ia mengatakan adanya kelebihan kapasitas membuat pembatasan fisik dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 tidak bisa berjalan, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis dalam upaya membuat jarak antarnapi di dalam lapas, rutan maupun LPKA.

"Pertama kali yang harus dilakukan adalah creating space pada seluruh lapas, rutan dan LPKA yang saat ini mengalami overcrowded. Maka dari itu saya menginstruksikan segera pada jajaran pemasyarakatan untuk melakukan langkah-langkah pencegahan, dari mulai penyiapan bilik sterilisasi, penghentian sementara penerimaan tahanan, subtitusi layanan kunjungan dengan layanan daring, pelaksanaan sidang online, sampai pada kebijakan program asimilasi dan integrasi melalui Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020," ujar Yasonna dalam keterangan tertulis.

Upacara tersebut juga diikuti seluruh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan 680 Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT PAS) seluruh Indonesia melalui media teleconference.

Dalam upacara tersebut, Yasonna mengatakan bahwa Komisi Tinggi PBB telah memberikan pertimbangan perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat penahanan dengan kondisi kelebihan kapasitas dan tidak dimungkinkan adanya pembatasan fisik melalui kebijakan pembebasan sementara.

Dia menyebut beberapa negara seperti Amerika Serikat, Iran, Afghanistan, Jerman, Kanada, Australia, dan Polandia telah menindaklanjuti hal tersebut dengan mengambil kebijakan percepatan pengeluaran narapidana dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 yang lebih luas.

Adapun di Indonesia, kata dia, upaya menyelamatkan narapidana dan anak dari wabah COVID-19 dilakukan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 10 Tahun 2020.

Permenkumham tersebut mengatur mengenai syarat pemberian asimilasi dan hak integrasi bagi narapidana dan anak dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.

"Hanya bagi mereka yang sudah memenuhi syarat diberikan pembinaan luar lembaga atau di tengah-tengah masyarakat yaitu asimilasi di rumah. Pembinaan di luar lembaga merupakan salah satu program pembinaan yang selama ini telah berjalan dengan membaurkan narapidana ke masyarakat umum. Dalam kondisi darurat ini narapidana lebih ditekankan untuk berada di rumah dan melakukan proses integrasi dengan keluarga inti," tegasnya.

Editor : Irawan.H.P