• News

  • Peristiwa

Masa Transisi PSBB DKI, YLKI: Masyarakat Benar-Benar Jangan Kendor

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi
Banten News
Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi angkat bicara terkait kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memerpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) DKI Jakarta, hingga akhir Juni 2020.

Dipahami YLKI, Anies menyatakan Kota Jakarta masuk dalam masa transisi, dan belum bisa memasuki kehidulan new normal.

"Agar masyarakat benar-benar jangan kendor, apalagi euforia memasuki masa transisi ini. Perilaku yang euforia justru akan memicu kemunduran (setback) dari upaya pengendalian Covid-19 di Jakarta, yang sedikit banyak mengalami penurunan," kata Tulus dalam keterangan yang Netralnews terima, Jumat (5/6/2020).

Menurutnya, demikian juga aparat dan petugas lapangan harus serius dan konsisten dalam melakukan upaya pengawasan dan  penegakan hukum selama masa transisi ini.  

"Jangan sampai semangatnya kendor pula. Bahkan seharusnya lebih semangat dan jangan segan-segan untuk memberikan sanksi bagi pelanggar," tegas dia.

Tulus berharap, semua pihak, baik masyarakat, aparat pemerintah dan juga sektor usaha harus bahu-membahu membereskan wabah Covid-19 di Jakarta dan di Indonesia. Sebab faktanya upaya pengendalian Covid-19 di Indonesia selama tiga bulan terakhir kurang menghasilkan kerja yang optimal, karena adanya kekurangseriusan, kurang koordinasi dan sinergi antar institusi. Keadaan ini juga dilihat dari perilaku masyarakat yang cenderung longgar, kurang mengindahkan standard protokol kesehatan. 

 Kita semua tentu sudah bosan selama tiga bulan terkurung di dalam rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah. Masyarakat pun sudah megap-megap karena kantongnya makin menipis, sementara bantuan logistik pemerintah sangat tidak cukup," terang Tulus.

Maka dari itu, dia harap tidak ada lagi sikap kendor dalam upaya memberantas wabah Covid-19. Menurutnya, semua harus bersiap menyongsong kenormalan baru tetapi tidak mengendurkan sedikit pun standard protokol kesehatan. 

"Kecuali kita ingin setback dan memicu serangan gelombang kedua yang lebih parah. Jika hal ini yang terjadi ongkos sosial ekonominya akan sangat besar," tegas dia. 

Boleh jadi perpanjangan PSBB adalah pil pahit bagi sektor usaha dan ekonomi, tetapi akan lebih pahit lagi jika pengendalian wabah Covid-19 istilahnya ambyar di tengah jalan. 

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sesmawati