• News

  • Peristiwa

Vietnam, Negara Tak Ada Laporan Kematian Covid Meski Sumber Daya Terbatas

Kota Hanoi tak ada lagi ditemukan kasus Covid-19.
Traveling
Kota Hanoi tak ada lagi ditemukan kasus Covid-19.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Di Vietnam, bila Anda memasuki sebuah kafe akan ada penjaga keamanan yang menyemprotkan tangan dengan disinfektan. Selain itu, bila Anda naik bis, maka akan diminta mengenakan masker dan duduk di satu baris terpisah dari penumpang yang lain.

Sudah setengah tahun memasuki pandemi COVID-19, orang Vietnam masih mempraktikkan tindakan protokol kesehatan di mana saja. Itu tetap dilakukan meskipun Vietnam melaporkan tidak ada kematian akibat COVID-19 dan lebih dari dua bulan, tidak ada terjadi infeksi lokal.

Statistik menempatkan Vietnam sebagai negara dengan populasi terbesar untuk melaporkan tidak adanya kematian, meskipun berbatasan dengan Cina dan sumber daya terbatas. Statistik ini telah memicu perdebatan, ada yang menilai Vietnam bisa sukses seperti itu karena tidak memperbaiki data.

Ada otokrasi seperti Cina dan Iran, yang diduga menutupi kematian COVID-19, dan masyarakat terbuka seperti Selandia Baru dan Korea Selatan, yang keberhasilannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Tetapi Vietnam berada di antara keduanya. Sulit bagi orang luar untuk memverifikasi data resmi, meskipun para pakar kesehatan mengatakan Vietnam menghadapi bencana besar. Pemerintah Vietnam sendiri klaim, mereka sangat sadar akan ancaman terhadap kapasitas rumah sakit dan karantina.

Dalam pertemuan 24 Maret, para pemimpin Kota Ho Chi Minh mengatakan negara itu dapat menangani 1.000 kasus virus korona. Di luar itu, mereka khawatir sistem kesehatan bisa dibanjiri, seperti di Italia dan Spanyol.

"Selama 10 hari ke depan hingga dua minggu, jangan biarkan jumlah kasus melebihi 1.000 secara nasional, jika tidak, risiko wabah penyakit sangat tinggi," kata ringkasan pertemuan di situs web pemerintah kota, dilansir dari laman VOA Amerika, Senin (22/6/2020).

Vietnam melaporkan 349 kasus coronavirus sejauh ini pada tahun 2020. Vietnam melihat penyakit itu sebagai ancaman sejak dini, merawat pasien pertamanya pada Januari dan melanjutkan untuk melacak jejak dan membatasi pergerakan. Waktu sangat penting karena kemampuan virus untuk menyebar secara eksponensial.

Pemerintah Kota Ho Chi Minh mengatakan, misalnya, bahwa untuk setiap 300 orang yang terinfeksi, 84.000 orang harus dikarantina. Kemungkinan Vietnam tidak harus menutupi infeksi massal dan kematian karena bertindak sebelum virus mencapai titik itu.

"Jika dihantam dengan ribuan, sepuluh ribu, ratusan ribu kasus yang terlihat di negara lain, Vietnam juga akan kewalahan seperti negara lain.Tapi, pada kondisi saat ini, bukan itu situasinya di sini (Vietnam)," kata kepala Kemitraan Sekolah Kedokteran Harvard untuk Kemajuan Kesehatan di Vietnam, Todd Pollack, di jaringan televisi AS PBS.

Selain koordinasi nasional, pengujian dan isolasi yang ditargetkan, Vietnam dapat memutuskan tindakan terlepas dari debat publik, seperti memanfaatkan jaringan keamanan nasional untuk memantau ruang fisik dan virtual. Kantor berita pemerintah Vietnam melaporkan pada pertemuan 24 Maret Komite Rakyat Kota Ho Chi Minh.

"Wakil ketua Komite Rakyat, Le Thanh Liem, mendesak pemerintah setempat dan lembaga terkait lainnya untuk mengunjungi setiap rumah untuk mengetahui apakah ada orang yang datang dari negara lain sejak 8 Maret dan menguji dan mengkarantina siapa pun yang berisiko di rumah atau daerah karantina," kata laporan itu.

Vietnam juga memberlakukan denda dan mengekang penyebaran informasi palsu tentang virus, seperti halnya negara lain.
Seperti diketahui, media sosial memungkinkan beberapa informasi palsu menyebar di Vietnam, tetapi juga sangat meningkatkan kesadaran orang tentang virus dan apa yang harus mereka lakukan, tulis sebuah penelitian oleh 11 penulis yang diterbitkan pada bulan April di Sustainability, sebuah jurnal sains.

Keberhasilan Vietnam, kata mereka, datang dari memobilisasi kesadaran warga tentang pencegahan penyakit tanpa menyebarkan kepanikan, melalui memupuk kerja sama yang tulus antara pemerintah, masyarakat sipil dan individu swasta.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sulha Handayani