• News

  • Peristiwa

Kemensos - BNN Kolaborasi Cegah dan Berantas Penyalahgunaan Narkotika

 Kemensos - BNN Kolaborasi cegah dan berantas penyalahgunaan Narkotika.
Netralnews/Martina Rosa
Kemensos - BNN Kolaborasi cegah dan berantas penyalahgunaan Narkotika.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) berkolaborasi untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Kerjasama ini dilakukan dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kemensos dengan BNN tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta Rehabilitasi Sosial.

Mensos jelaskan bahwa penandatanganan kesepakatan bersama antara Kemensos dengan BNN akan menjadi landasan dalam menyamakan persepsi dan cara bertindak bagi berbagai pihak dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

"Terkait rehabilitasi sosial, (kerjasama) bertujuan untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi para pihak. Pelaksanaan rehabilitasi sosial dan pembinaan lanjut juga disesuaikan dengan standar nasional," kata Mensos.

Pernyataan itu disampaikan Mensos setelah Penandatanganan MoU dengan Kepala BNN dan Country Director Colombo Plan dan Peluncuran Buku Pedoman Layanan Rehabilitasi Napza pada Periode Pandemi Covid-19 di Ruang Rapat Utama, Kantor Kemensos, Jumat (10/7/2020).

Harapan Mensos, agar generasi muda ke depan terhindar dari segala macam penyalahgunaan narkoba. Mensos juga harap tidak ingin semakin banyak orang yang direhabilitasi, artinya angka pengguna narkoba turun.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BNN Heru Winarko mengatakan, kerjasama penanganan narkoba dilakukan dari hulu ke hilir. Dikatakan ada rehabilitasi yang ditujukan bagi voluntary dan compulsory.

"Untuk voluntary, kita harapkan masyarakat kalau ada yang keluarganya, anaknya menggunakan narkoba segera direhab dan tidak ada sanksi hukumnya saya jamin. Silahkan direhab di Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang dimiliki oleh Kemensos, maupun di BNN, maupun di Kemenkes," jelas Heru.

Terkait rehabilitasi compulsory, yang ditangkap oleh polisi akan dilakukan asesmen. Nantinya akan dilihat, pelaku masuk jaringan pengedar atau bandar.

Kata Heru, apabila orang tersebut sebagai pengedar, akan diproses pidana tetapi kalau pengguna, akan melalui proses peradilan, ada vonis hakim dan rehabilitasi.

"Jadi permasalahannya, dari pengadilan dimana tempat rehabnya? Sekarang sudah ada jawaban dari Kemensos siap menerima compulsory. Ini bentuk kerja sama yang kita lakukan sehingga mengurangi pengguna dikirim ke penjara," jelas Heru.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sulha Handayani