• News

  • Peristiwa

Ungkit Hak Kecam IDI, Ade Armando: Dalam Demokrasi Harus Siap Dengar Kata Tak Menyenangkan

Ade Armando
Foto: FB/Ade Armando
Ade Armando

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Hingga Sabtu (22/8/2020), kasus penangkapan dan penahanan Drummer Superman is Dead, I Gede Ari Astina (Jerinx), atau pemilik akun IG @jrxsid, masih menjadi sorotan warganet di sosial media.

Jerinx telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai ujaran kebencian dan pencemaran nama baik.

Kasus bermula ketika Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Bali melaporkan postingan Jerinx yang menyebut IDI sebagai “kacung WHO” karena mewajibkan dilakukannya rapid test.

Pegiat media sosial Ade Armando melalui akun FB-nya mengritisi keputusan penangkapan Jerinx. Ade Armando tak setuju atas penahanan terhadap Jerinx. Ia juga membuat video khusus di channel Youtubenya dengan judul:"Penahanan Jerinx adalah Ancaman bagi Kita Semua."

Sedangkan cuitannya berbunyi:

Pernyataan Jerinx bahwa IDI adalah kacung WHO tidak layak menjadikan musisi ini diadukan ke polisi dan bahkan ditahan di kantor polisi.
Jerinx punya hak untuk mengecam IDI.
Indonesia adalah negara demokratis.

UUD 1945 menjamin kebebasan berpendapat.
Dalam demokrasi, pejabat dan warga harus siap mendengar kata-kata yang mungkin tidak menyenangkan hati.
Mudah2an Jerinx segera dibebaskan dari semua tuduhan mengada-ada ini

Sebelumnya diberitakan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bali menetapkan I Gede Ari Astina alias Jerinx SID sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Bali dan ujaran kebencian.

"Iya sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah kami periksa hari ini dan dia hadir. Sudah kami tahan juga hari ini di rutan Polda Bali," kata Dirreskrimsus Polda Bali Kombes Pol Yuliar Kus Nugroho saat dihubungi melalui telepon di Denpasar, Rabu (12/8/2020).

Ia mengatakan dasar penetapan Jerinx sebagai tersangka dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup, ada keterangan saksi, ahli, dan kesesuaian antara keterangan semuanya termasuk barang buktinya.

"Bahwa itu terpenuhi unsur delik membuat pencemaran nama baik, penghinaan dan menimbulkan suatu permusuhan kepada IDI, sesuai dengan UU ITE," kata Yuliar.

Dalam perkara ini, pasal yang disangkakan yaitu Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 KUHP, sesuai dengan Laporan Polisi No. LP/263/VI/2020/Bali/SPKT, tanggal 16 Juni 2020. Dengan ancaman hukuman enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Editor : Taat Ujianto