• News

  • Peristiwa

Kuota Internet Rp9 Triliun dari Kemendikbud Bisa Mubazir, DS: KPK Pasti Lagi Ngintip2 Itu

Denny Siregar
Foto: Istimewa
Denny Siregar

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pernyataan Rektor Universitas Al Azhar Indonesia, Prof. Dr. Ir. Asep Saefuddin yang meminta agar anggaran Rp9 triliun dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (kemendikbud) untuk bantuan kuota internet tidak mubazir dan tidak disalahgunakan, mendapat sorotan warganet di sosial media.

Pegiat media sosual Denny Siregar, Sabtu (5/9/2020), melalui akun Facebooknya pun ikut membagikan tautan dan membuat cuitan menanggapi pernyataan Rektor Al Azhar.

Katanya: "Wuihhh 9 triliun dana untuk pembagian kuota pembelajaran jarak jauh di Kemendikbud.. Ya, semoga gak salah sasaran. KPK pasti lagi ngintip2 itu.."

Sebelumnya dilansir Tagar.id, Asep memberi contoh provider telekomunikasi yang membagi kartu perdana gratis di sebuah daerah padahal jaringannya di daerah itu tak memenuhi standar.

"Akibatnya siswa atau guru yang mendapatkan kuota internet dari Kemendikbud  dan menggunakan kartu dari provider tersebut menjadi mubazir karena tidak bisa digunakan untuk pembelajaran secara maksimal," kata Asep.

Ia berharap Kemendikbud atau institusi lain yang ditugasi menangani pemberian kuota internet ini jeli menentukan siapa provider yang layak dipakai di sebuah daerah agar tujuan pemberian kuota untuk pembelajaran jarak jauh (PJJ) ini tepat sasaran.

"Saya melihat pemberian kuota ini sangat positif. Tujuannya agar siswa, guru, mahasiswa, dan dosen tetap bisa melakukan pembelajaran jarak jauh di masa pandemi Covid-19 ini. Tapi harus tepat sasaran. Jangan sampai menjadi mubazir hanya karena salah provider," ujarnya.

Seperti diketahui, Mendikbud Nadiem Makarim mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9 triliun untuk uang kuota internet. Dia menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 9 triliun sebagai tunjangan pulsa bagi tenaga pengajar dan peserta didik yang terdampak pandemi virus corona Covid-19.

Menurut Nadiem, anggaran tersebut harus diguyurkan demi menunjang pembelajaran jarak jauh selama tiga hingga empat bulan ke depan.

Dalam kaitan itu, belajar jarak jauh dengan menggunakan sistem online atau daring harus didukung infrastruktur internet yang mumpuni.

Apabila tidak memadai layanan tersebut maka pembelajaran jarak jauh hanya menjadi kendala dan merepotkan, serta menyulitkan orang tua, murid, mahasiswa, guru dan dosen, karena mungkin saja kecepatan internet lamban atau blank spot di sejumlah titik di daerah tersebut.

Editor : Taat Ujianto