• News

  • Bisnis

Lihat Isi RUU Ciptaker yang Disorot Buruh, RH: Hanya Iblis yang Membuat UU Seperti Ini

Refly Harun.
Refly Harun.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun angkat bicara terkait disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) oleh DPR.

Dia juga melihat 17 poin RUU Ciptaker yang disorot oleh buruh yang bersumber dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), berdasarkan infografis Merdeka.com. 

Dikutip dari naskah akademik Omnibus Law RUU Ciptaker, ada 11 klaster yang masuk dalam UU itu. Antara lain penyederhanaan perizinan, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan berusaha, pemberdayaan dan perlindungan UMKM, dukungan riset dan inovasi, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi, pengadaan lahan, kemudahan investasi, proyek pemerintah serta kawasan ekonomi khusus.

Dari 11 klaster, salah satunya adalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan buruh. Maka dari itu buruh dikatakan akan melakukan mogok nasional karena UU Ciptaker disetujui. 

"Ini mohon maaf ya sobat RH (penonton tayangan Youtubenya) sekalian, kalau kita lihat poin-poinnya, hanya iblis saja barangkali yang membuat UU seperti ini, kata Refly, dikutip dari pernyataan di kanal Youtubenya, Rabu (7/10/2020).

Adapun, 17 poin RUU Ciptaker yang disorot buruh dan yang dikomentari Refly isinya sebagai berikut: 

1. Upah didasarkan persatuan waktu. Ketentuan ini membuka ruang adanya upah per jam. Ketika upah dibayarkan per jam maka otomatis upah minimum akan hilang

2. Upah minimum hanya didasarkan pada UMP. Upah Minimum Kabupaten/ Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dihapus

3. Sanksi pidana bagi pengusaha yang membayar upah dibawah upah minimum dihilangkan 

4. Tidak ada denda bagi pengusaha yang terlambat membayar upah 

5. Pekerja yang di PHK karena mendapatkan surat peringatan ketiga tidak lagi mendapatkan pesangon 

6. Pekerja yang mengundurkan diri tidak mendapatkan apa-apa

7. Pekerja yang di PHK karena terjadi perubahan status penggabungan peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan tidak lagi mendapatkan pesangon

8. Pekerja yang di PHK karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa tidak lagi mendapatkan pesangon

9. Pekerja yang di PHK karena perusahaan pailit tidak lagi mendapatkan pesangon

10. Pekerja yang meninggal dunia kepada ahli warisnya tidak lagi diberikan sejumlah uang sebagai pesangon

11. Pekerja yang di PHK karena memasuki usia pensiun tidak lagi mendapatkan pesangon

13. Pekerja yang di PHK karena mengalami sakit berkepanjangan mengalami cacat akibat kecelakaan kerja ketika di PHK tidak lagi mendapatkan pesangon

15. Membebaskan kerja kontrak di semua jenis pekerjaan

16. Outsourcing bebas dipergunakan di semua jenis pekerjaan dan tidak ada batas waktu 

17. Kewajiban TKA untuk memahami budaya Indonesia hilang dengan demikian TKA tidak diwajibkan bisa berbahasa Indonesia

Menurut pantauan Netralnews, ada dua poin yang tidak tertuliskan pada infografis yang dimaksud, yakni nomor 12 dan 14. 

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Merdeka.com Ramadhian Fadillah dalam siaran persnya menegaskan bahwa infografis yang beredar melalui Whatsapp dan juga yang beredar di media sosial tersebut merupakan infografis yang terbit pada 18 Februari 2020. 

Ditegaskan, infografis tersebut bukanlah infografis yang berisi poin-poin dalam UU Ciptaker yang disahkan DPR pada Senin 5 Oktober 2020 kemarin.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Irawan.H.P