• News

  • Peristiwa

ANAK NKRI Mau Demo Tolak UU Ciptaker, Mahasiswa Ingatkan Anies Konsisten Terapkan PSBB

Gubernur DKI Anies Baswedan saat menemui para pengunjuk rasa UU Ciptaker.
Gubernur DKI Anies Baswedan saat menemui para pengunjuk rasa UU Ciptaker.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Presidium Gerakan Muda Mahasiswa Islam (GEMMI) Ali Akbar meminta kepada Gubernur DKI Anies Baswedan untuk konsisten dalam menerapkan aturan PSBB transisi di DKI Jakarta dengan mengimbau warganya agar menghindari kerumunan massa. 

Terlebih demo soal Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang sulit menerapkan protokol kesehatan sehingga berpotensi pada lonjakan kasus baru Covid-19 di Ibukota.

Hal itu disampaikan Ali terkait rencana Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK) NKRI melakukan aksi unjuk rasa menolak  Omnibus Law UU Cipta Kerja pada Selasa (13/10/2020). ANAK NKRI merupakan gabungan sejumlah ormas seperti, FPI, PA 212 dan GNPF-Ulama. 

"Jika Gubernur DKI khawatir dengan lonjakan kasus covid-19, harusnya kalaborasi dengan aparat terkait dan tegas akan aturan PSBB transisi untuk tidak memberikan izin kepada mereka melakukan demo. Menyampaikan aspirasi tidak hanya dengan demo, tapi dialog juga bisa," kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/10/2020).

Ali menyayangkan dengan lembeknya sikap Anies kepada peserta demonstrasi dengan jumlah yang cukup banyak dan tidak menerapkan protokol kesehatan tersebut. 

"Agar tidak ada penambahan kasus baru, sebaiknya komponen masyarakat tidak berkumpul di ruang publik. Apalagi mengabaikan jarak fisik dan juga tidak mengenakan masker. Jika merasa ada pasal yang tidak setuju, tempuh saja jalur di MK," ujarnya.

Di tengah pandemi, lanjut Ali, lebih elegan dan tepat menempuh jalur uji materi atau judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja tersebut ke MK. Semua pihak harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang tidak membolehkan adanya perkumpulan lebih dari 50 orang serta menjaga jarak.

"Hal yang paling memungkinkan adalah menempuh Judicial Review. Kami yakin juga tidak semua pasal dari Omnibus Law itu buruk, tapi keberadaan UU itu justru memberantas mafia pungli perizinan," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ali mengapresiasi kepada pihak-pihak yang menempuh jalur lain, tetapi tetap mewaspadai setiap melakukan aksi unjuk rasa, terutama mengantisipasi adanya penumpang gelap yang ingin mencari keuntungan agar ada chaos seperti kasus 98.

"Harus tetap mewaspadai penumpang-penumpang gelap. Tetaplah jaga protokol kesehatan," pungkas Ali. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan.H.P