• News

  • Peristiwa

Aktivis KAMI Ditangkap, Refly Harun: Kita Sudah Masuk Negara Otoritarian

Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun
Istimewa
Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun angkat bicara terkait ditangkapnya aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Sebagai bagian dari KAMI, Refly menilai bahwa penegak hukum kurang bisa membedakan mana tindakan jahat dan tindakan bersalah, apalagi di ranah politik. 

Menurutnya, politik itu dinamis, soal perkubuan, soal memerintah, dan oposisi. Di sisi lain UU ITE harusnya mencari dan menangkap penjahat yang menggunakan media internet atau cyber crime yang mengeruk kekayaan, korupsi, menipu dan lain sebagainya. 

"Yang dipatroli bukan mereka yang menggunakan media sosial untuk kritisisme, peran kritis mereka. Harusnya penegak hukum dimanapun harus betul bisa jadi wasit baik dalam arena politik dan tidak menjadi alat bagi kekuasaan tapi negara," jelas Refly, dikutip dari pernyataan di kanal Youtubenya, Senin (19/10/2020).

Menurutnya, tindakan yang dilakukan Aktivis KAMI tidak memiliki unsur pencemaran nama baik yang tertuju pada pribadi seseorang, melainkan ungkapan pendapat. Menurutnya, apabila pendapat, tidak seharusnya ada pihak yang merasa tersinggung dan diserang. Pasalnya, kritik dalam negara demokrasi boleh dilakukan. Kritik disampaikan pada institusi/lembaga, bukan pada per orang. 

Tetapi berbeda untuk kritik pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) misalnya, akan melekat dua kapasitas yakni sebagai lembaga dan pribadi. Tetapi karena Jokowi Presiden, maka harus menerima konsekuensi ada di posisi mudah dikritisi. Imbangannya, Presiden Jokowi menguasai sumber di republik ini, seperti APBN, BUMN, dan lain-lain. "Jadi balance," sambung dia.

"Kalau negara menggunakan state apparatus untuk membungkan society yang jalankan fungsi atau perannya, mengontrol kekuasaan negara, maka kita sudah masuk negara otoritarian. Negara tidak lagi demokratis," jelas dia. 

Menurut Refly, betapa sedihnya para pejuang yang sudah menumpahkan darahnya. Mereka yang sudah bertaruh karena ingin era kebebasan dan era reformasi. 

"Ingat era orde baru sulit berpendapat, sekarang masih bisa berpendapat sedikit bebas. Kekuasaan terus mengintip kepada mereka yang kritis, apabila "terpeleset" atau diincar, maka akan mudah di proses karena apapun bisa ditersangkakan, dengan UU ITE bisa jerat siapa saja," jelas dia.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sesmawati