• News

  • Peristiwa

Pantas Dimusuhi, Harusnya PDIP Ngamuk Pada Omnibus Law dan Golkar

Pengamat Politik Rocky Berung.
Politika
Pengamat Politik Rocky Berung.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat Politik Rocky Gerung menilai, Partai Politik (Parpol) Golkar pantas dimusuhi soal Omnibus Law. Pasalnya diketahui Rocky, Parpol Golkar merupakan sponsor dari Omnibus Law.

Dia analisis, di awal pembicaraan ada kesan Parpol PDIP akan beroposisi dengan Golkar. Ini terjadi karena PDIP anggap soal tenaga kerja adalah wilayah partainya.

Kata Rocky, bahkan UU Ketenagakerjaan dirancang saat PDIP tengah berkuasa. Rocky sebut tokoh PDIP yang berperan adalah Nuwa Wea.
 
"Jadi kalau kita bandingkan UU 13 Tahun 2013 dengan Omnibus Law sekarang, seharusnya PDIP ngamuk pada Omnibus Law atau ngamuk pada Golkar," kata Rocky, dikutip dari pernyataan di kanap Youtubenya, Selasa (20/10/2020).

Menurutnya, basis UU tersebut masih masuk akal sesuai dengan ideologi PDIP yaitu nasionalisme, solidaritas sosial, kerakyatan dan "partai wong cilik". "Mustinya pakai UU yang dibuat sendiri," sambung Rocky.

Rocky mempertanyakan mengapa PDUP pro pada Golkar. Bagaimanapun PDIP memiliki UU pro buruh dan sekarang anti buruh yang berdampak pada kekacauan stabilitas politik dan timbulkan kebencian.

Pernyataan ini disampaikan Rocky merespon merespon Associate Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Tomi Satryatomo yang mengatakan, kemarahan publik atas pengesahan Omnibus Law UU Ciptaker tertuju pada dua partai yakni PDIP dan Golkar.
 
"Masuk akal sekali (pernyataan LP3ES), pararel dengan logika umum. PDIP secara logis harusnya menolak, bukan menerima (Omnibus Law)," jelas Rocky.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sulha Handayani