• News

  • Peristiwa

Alasan Hindari Covid-19 DPRD DKI Rapat APBD-P 2020 di Puncak, Sekjen Fitra: Tak Masuk Akal

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasan

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Rapat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020 yang digelar DPRD DKI di Puncak pada Rabu (21/10/2020) mendapat sorotan. Bukan tanpa alasan, digelarnya rapat di Puncak, dilakukan untuk menghindari Covid-19.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Misbah Hasanmelihat, alasan DPRD DKI Jakarta yang mengajak pihak eksekutif rapat di puncak dengan alasan menghindari COVID-19 tak masuk akal.

"Rapat di luar kota dengan alasan COVID-19 itu jelas gak masuk akal. Karna posisi keterpaparan COVID-19 antara Jakarta dan Bogor itu sama termasuk di Puncak, apalagi mengundang ratusan orang kayak gitu. Itu tetep potensi terpapar COVID-19 tetep ada," kata Misbah saat dihubungi Rabu (21/10/2020).

Justru, lanjut dia, jika ingin menghindari COVID-19, BANGGAR DPRD DKI seharusnya menggunakan platform rapat dalam jaringan agar tidak ada potensi penularan COVID-19.

"Tapi tetep harus mengedepankan transparansi dan partisipasi masyarakat. Jadi harus dipublikasikan live streaming sehingga masyarakat bisa melihat, memantau dan memberi masukan terhadap pembahasan itu," ucap Misbah.

Lebih lanjut, Misbah melihat pembahasan APBD-P DKI tahun 2020 dengan rapat di luar kota itu, terindikasi kuat melanggar PP 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD di Pasal 91 yang mengharuskan rapat hanya diperbolehkan dilakukan di Gedung DPRD meski di ayat (2) dan (3) memang ada ketentuan diperbolehkan rapat di luar gedung DPRD bila terjadi kondisi kahar (force majeur).

"Pertanyaannya, Apakah gedung DPRD saat ini sangat rentan COVID-19? Jika dijawab iya, siapa yang berhak menyatakan gedung DPRD dalam kondisi kahar? Apakah Satgas COVID-19? Ini yang tidak jelas," ucapnya.

Akhirnya jangan salahkan masyarakat, tambah dia, jika banyak yang melihat rapat di luar kota dengan alasan COVID-19 ini hanya sebatas alasan untuk menutupi alasan lain terkait serapan anggaran.

"Karena dengan membahas APBD-P di luar kota, ada konsekuensi biaya perjalanan dinas, akomodasi, penginapan dan mungkin honor dan seterusnya, mungkin alasan itu yang akan dilihat jika rapat di luar kota," tutur dia.

Diketahui Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pembahasan rancangan kebijakan umum perubahan APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUPA-PPAS) perubahan APBD DKI tahun anggaran 2020 di kawasan Puncak, Jawa Barat.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Dewan Hadameon menjelaskan alasan penyelenggaraan rapat DPRD DKI di kawasan Puncak. Kata Hadameon, ruang rapat di sana bisa diatur secara terbuka. Beda dengan Gedung DPRD yang tertutup karena menggunakan ruangan ber-AC.

"Alasan rapat di kawasan Puncak karena perlu ruang terbuka untuk antisipasi penyebarluasan COVID-19. Di sana, semua jendela-jendela kita buka. Kalau kantor kan tertutup semua, tak ada jendela. Kalau di sini kan bisa," jelas Hadameon.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Sesmawati