• News

  • Peristiwa

Jokowi Akui Komunikasi UU Cipta Kerja ke Publik Buruk, Pigai Sebut Mahfud MD Harus Dicopot

Presiden Jokowi dan Mahfud MD.
Setkab
Presiden Jokowi dan Mahfud MD.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Presiden Jokowi menyebut aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja disebabkan oleh disinformasi dan hoaks di media sosial.

Bahkan sampai hari ini, naskah final UU yang disahkan pada 5 Oktober lalu itu belum bisa diakses publik di saluran resmi pemerintah maupun DPR.

Terkait hal ini, Aktivis kemanusiaan dan HAM, Natalius Pigai mengatakan, proses dan Komunikasi terkait rancangan undang-undang (RUU) merupakan tugas Menkopolhukam.

Dirinya menyebut, tahun 2020 ini persoalan bangsa didominasi tata kelola hukum. Dimana menurut Pigai hal tersebut merupakan kegagalan utama Mahfud MD sebagai Menkopolhukam.

Ia pun menilai, Mahfud lebih banyak bicara tanpa isi dan tanpa kerja. Sehingga layak untuk dicopot.

"Seharusnya; Konten, proses dan komunkasi terkait RUU ke rakyat itu tugas Mahfud MD Menkopolhukam," kata Pigai dalam akun Twitternya, @NataliusPigai2.

"Thn 2020 persoalan bangsa ini didominasi tata kelola hukum. Itu kegagalkan utama Menkopolhukam, lebih banyak bicara tanpa Isi & tanpa kerja. Harusnya Dicopot!" lanjutnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebut bahwa Presiden Joko Widodo menegur seluruh menteri dan jajarannya karena komunikasi publik yang buruk terkait omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja.

"Khusus omnibus Cipta Kerja, memang ada masukan dari banyak pihak. Kami semua ditegur presiden, komunikasi publik kami sungguh sangat jelek," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Moeldoko menyebut, karena komunikasi publik yang buruk itulah UU Cipta Kerja mendapat penolakan dari masyarakat luas.

Bahkan, aksi unjuk rasa dari kelompok buruh dan mahasiswa masih terus digelar hingga saat ini.

Menurut Moeldoko, para menteri kini mulai memperbaiki gaya komunikasinya di hadapan publik, khususnya saat berbicara soal UU Cipta Kerja.

Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman antara pemerintah dengan masyarakat.

"Untuk itu, ini sebuah masukan dari luar maupun teguran dari Presiden, kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan dengan baik," katanya.

Moeldoko mengakui di era dimana teknologi informasi berkembang pesat, pemerintah terkadang kewalahan menghadapi disinformasi dan hoaks di media sosial.

Tetapi, ia menegaskan, hal itu bukan sebuah alasan bagi untuk tidak berkomunikasi dengan baik. "Kami selalu membenahi diri, kita selalu ingin memperbaiki diri," ucap Moeldoko.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Irawan.H.P