• News

  • Peristiwa

Refly Harun Curiga Pemerintah Selewengkan Omnibus Law, FH Malah Komen Begini

Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean
Istimewa
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia Ferdinand Hutahaean (FH) ikut mengomentari kecurigaan dari Refly Harun kepada Undang-Undang Cipta Kerja yang belum lama disahkan oleh DPR.

Menurut Refli yang merupakan Pakar Hukum Tata Negara itu, UU ini bisa saja membuat pemerintah pusat melakukan penyelewengan karena diberikan kewenangan yang luar biasa antara lain membatalkan Peraturan Daerah.

Menurut Ferdinand, kecurigaan tersebut sah-sah saja, asal keluar dari mulut seorang yang tidak dilatarbelakangi kebencian atau ketidaksukaan.

"Curiga tentu sah saja sbg manusia. Apalagi kalau manusia dilatar belakangi kebencian, ketidak sukaan, tentu bawaannya akan curiga. Blm lg kalau ybs punya karakter korup, penimbun kekuasaan, maling, dan sejenis akan selalu curiga pd org lain. Betul tdk?" tulis Ferdinand di akun Twitternya, Sabtu (24/10/2020).

Seperti diketahui, Refli belakangan ikut dalam barisan oposisi yang kerap mengkritik Presiden Joko Widodo. 

Meski begitu, ia sempat memiliki pandangan positif tentang UU Cipta Kerja.

Sebab ia mengira hal tersebut nantinya akan semakin memperlancar birokrasi yang rumit.

"Bayangan saya adalah permudah lapangan kerja dengan menghilangkan pungli, dengan menghilangkan pungutan-pungutan yang tidak penting," kata Refly.

Namun di sisi lain, Refly takut pemerintah pusat justru melakukan penyelewengan dalam pelaksanaan Omnibus Law.

"Kemudian mempermudah birokrasi yang berbelit, dan lain sebagainya, tetapi tentu bukan menciptakan monster baru kekuasaan," jelasnya.

"Misalnya pemerintah pusat diberikan kewenangan yang luar biasa, menurut saya."

"Jadi kewenangan membatalkan Perda melalui Peraturan Presiden itu kan bertabrakan dengan konstitusi." 

"Kewenangan membatalkan undang-undang dengan peraturan pemerintah juga tidak sesuai dengan konstitusi, lalu kemudian perspektifnya terlalu pemerintah pusat center (berpusat)."

"Jadi melihat segala sesuatunya itu dari kaca mata pemerintah pusat," sambungnya.

Refly kini menduga Omnibus Law justru akan semakin banyak merugikan negara dibandingkan menguntungkan.

Ia khawatir Omnibus Law akan menjadikan kekuasaan pemerintah pusat semakin luas dan besar.

"Padahal yang saya bayangkan adalah, undang-undang ini undang-undang yang betul-betul memapas segala penyakit dari birokrasi, dan kemudian juga bisa membunuh wabah-wabah korupsi," kata Refly.

"Tapi yang terjadi sepertinya bukan begitu, justru penumpukan kekuasaan di pemerintah pusat, ini yang saya khawatirkan."

"Biasanya kan kalau orang yang berkuasa memerintah itu selalu berpikir bahwa dia harus diberikan kekuasaan yang besar, karena dia menjalankan amanah."

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Sesmawati