• News

  • Peristiwa

KSPI Bakal Demo Besar-besaran Tolak UU Ciptaker, FH: Bung Said Iqbal, Apa yang Kau Cari?

Ferdinand Hutahaean sindir Ketua KSPI Said Iqbal.
Demokrasi
Ferdinand Hutahaean sindir Ketua KSPI Said Iqbal.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Eks Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengomentari pernyataan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal soal rencana buruh menggelar demo besar-besaran menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pada Senin, 2 November 2020.

Melalui akun Twitternya, Ferdinand mengingatkan Said Iqbal bahwa di negara ini bukan cuma buruh, tapi masih banyak lapisan masyarakat yang juga perlu disejahterakan dengan adanya UU Cipta Kerja.

"Bung Said Iqbal, apa yang kau cari dari semua keriuhan dan kericuhan ini?" cuit @FerdinandHaean3, Senin (26/10/2020).

"Bung.., negeri ini bukan hanya buruh saja, tapi ada banyak masyarakat lain yang harus kita sejahterakan lewat UU Ciptaker," sambungnya.

Lebih lanjut, Ferdinand menyarankan agar Said Iqbal memperjuangkan bantuan dari APBN untuk buruh, ketimbang menggelar demo.

"Bung, lebih baik kita berjuang bantuan- bantuan dari APBN untuk buruh daripada demo..!" kata @FerdinandHaean3.

Sebelumnya, Said Iqbal mengaku mendapat informasi jika UU Cipta Kerja akan diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 28 Oktober 2020 mendatang.

Said mengatakan, apabila Presiden Jokowi melakukan hal itu, maka buruh bakal menggelar aksi demo menolak UU Cipta Kerja pada 2 November yang dipusatkan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara.

“Aksi nasional buruh pada 2 November tersebut dilakukan serempak di 24 propinsi dan 200 kab/kota yang diikuti ratusan ribu buruh. Sedangkan aksi di Istana dan Mahkamah Konstitusi diikuti puluhan ribu buruh,” kata kata Said dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/10/2020).

KSPI memperkirakan, Presiden akan menanda tangani UU Cipta Kerja dan penomorannya paling lambat 28 Oktober. Sementara tanggal 29-31 Oktober ada libur panjang, sehingga KSPI dan sejumlah federasi/konfederasi serikat buruh akan menyerahkan berkas judicial review ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 2 November 2020.

"Pada saat penyerahan berkas judicial itulah, buruh melakukan aksi nasional dengan tuntutan agar Mahkamah Konstitusi membatalkan omnibus law UU Cipta Kerja dan meminta Presiden untuk mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut," ujarnya.

Selain 2 November, Said menyebut KSPI juga akan melanjutkan aksi demo berskala nasional pada 9 dan 10 November 2020 yang akan diikuti ratusan ribu buruh di 24 provinsi dan 200 kabupaten/kota.

Tuntunan aksi ini adalah meminta DPR mencabut UU Cipta Kerja melalui proses legislative review sesuai mekanisme UUD 1945 Pasal 20, 21, dan 22A serta Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (PPP).

Pada aksi 9 dan 10 November mendatang, lanjut Said, pihaknya juga meminta kenaikan upah minimum 2021 sebesar 8 persen di seluruh Indonesia.

"Aksi KSPI dan serikat buruh lainnya ini adalah aksi anti kekerasan 'non violence'. Aksi ini diselenggarakan secara terukur, terarah dan konstitusional. Aksi tidak boleh anarkis dan harus damai serta tertib," tutup Said.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani