• News

  • Bisnis

Anda Gagal Bayar Cicilan Kendaraan? Ingat Ada Undang-undang Fidusia yang Mudahkan Anda

Kreditor diharapkan mengerti isi perjanjian leasing.
Bisnis
Kreditor diharapkan mengerti isi perjanjian leasing.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kementerian Perdagangan mengajak semua pemangku kepentingan memastikan konsumen mendapat jaminan perlindungan dalam aktivitas pembiayaan leasing. Di sisi lain, Kemendag juga mengajak konsumen untuk lebih memahami hak dan kewajibanmerekadalam hal pembiayaan leasing.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag, Veri Anggrijono saat memberikan pidato kunci dalam acara temu wicaradaring bertajuk “Perlindungan Konsumen PembiayaanLeasing”.

Acara ini merupakan rangkaian kegiatan memperingati Hari Konsumen Nasional 2020 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal PKTN Kementerian Perdagangan.

“Kami berharap kegiatan(temu wicara)ini dapat memberi pencerahan bagi kita semua,serta mempererat kerja sama dan koordinasi dalam menegakkan undang-undang tentang perlindungan konsumen untuk mewujudkan perlindungan konsumen menuju Indonesia maju,”ujar Veri dalam siaran persnya, Selasa, (27/10/2020).

Veri menjelaskan, tema kali ini dipilih karena permasalahan pembiayaan leasingmerupakan sengketa konsumen yang paling dominan terjadi. Data Direktorat Pemberdayaan Konsumen menunjukkan, sebanyak 1.354 kasus pembiayaan leasing terjadi dalam kurun tiga tahun terakhir (2017-2019), dengan rincian tahun 2017 sebanyak 366 kasus, tahun 2018 sebanyak 571 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 417 kasus. “Untuk itu, permasalahanpembiayaanleasingperlu diangkat agar konsumen semakin sadar dan memahami hak dan kewajibannya,”jelas Veri.

Selain itu, lanjut Veri, pandemi Covid-19 yang berdampak pada ekonomi masyarakat tentunya berimbas pula terhadap kemampuan bayar konsumen (debitur)pembiayaanleasing. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan relaksasi melalui penerbitan “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan CountercyclicalDampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019”, namun konsumen pembiayaan leasingternyata belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan akibat hilangnya kemampuan bayar mereka.

Sementara, menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki sejumlah hak untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. Hak-hak tersebut meliputi hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; serta hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Sejumlah penyebab terjadinya permasalahan pembiayaan leasing menurut Veri, antara lain karena konsumen tidak memahami isi perjanjian yang ditandatangani, konsumen tidak diberikan salinan perjanjian/dokumen terkait produk yang dibeli/dimanfaatkan, penandatanganan akta perjanjian jual beli tidak dilakukan di depan notaris, tidak adanya kesempatan konsumen untuk membaca terlebih dahulu isi klausul perjanjian, serta tidak adanya ruang komunikasi persuasif perjanjian dari konsumen yang telah dibuat sepihak oleh kreditur.

Masalah lainnya juga seperti penarikan paksa kendaraan akibat keterlambatan pembayaran dan konsumen dipaksa menandatangani berita acara penyerahan objek jaminan, bahkan tidak menunjukkan sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Selain itu, konsumen harus membayar biaya denda dan biaya lainnya yang tidak diinformasikan di awal oleh pelaku usaha; serta penarikan paksa dan perlakuan tidak mengenakkan darijuru tagih yangbertindakselayaknya juru sita pengadilan atau penegak hukum.

Apabila di kemudian hari terjadi sengketa konsumen yang diakibatkan konsumen wanprestasi,kreditur berhak melakukan eksekusi. Namun,eksekusi yang dilakukan wajib berpedoman pada UU 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).Esensi dari eksekusi berdasarkan UUJF ini telah memperhatikan hak konsumen karena konsumen bisa mengetahui informasi dari proses eksekusi sampai dengan proses pelelangan maupun penjualan di bawah tangan.

Editor : Sulha Handayani