• News

  • Peristiwa

Umat Muslim Boikot Produk Prancis, TZ: Bisa Dipakai untuk Menjungkirkan Penguasa Diktator

Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain
Istimewa
Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain mengapresiasi tekanan umat muslim kepada Prancis usai Presiden Emmanuel Macron melakukan penghinaan kepada agama Islam dan Nabi Muhammad.

Menurut salah satu tokoh oposisi pemerintah itu, bentuk boikot kepada produk Prancis yang dilakukan umat muslim seluruh dunia bisa saja menurunkan Macron dari kursi presiden. Dan jika itu berhasil, maka model boikot ekonomi seperti ini bisa jadi model untuk menurunkan penguasa diktator di manapun berada.

“Jika 1,9 Milyar Umat sedunia memboikot produk Prancis berhasil menjungkirkan Macron dari kursi Kepresidenannya, maka model boikot Ekonomi akan meyakinkan Orang seluruh dunia untuk dipakai menjungkirkan Penguasa Diktator di manapun berada.

Lihat dan Pahamkan.

(Tengku Zulkarnain)” tulis Tengku Zul di akun Twitternya, Kamis (29/10/2020).

Cuitan Tengku Zul mendapat banyak respon dari netizen seperti terpantau netralnews berikut;

@chandra_lucky: Yang sanggup beli produk Perancis cuma berapa orang, ntadz? Lebih banyak orang kafir yg belanja produk mereka.

@Kopi_laut: Tidak perlu 1,9 M

Setengahnya jg udah cukup

@Indraya24474847- Lagi menunggu reaksi para pecinta maulid nabi jng hanya dibibir saja......junjungan kita .nabi kita sedang dihinakan......

Sebelumnya, seperti dilansir dari cnbcindonesia.com, seruan boikot produk asal Prancis meluas menyusul pernyataan Presiden Emmanuel Macron soal Islam. Sejumlah pembeli di beberapa negara Arab bahkan sudah merealisasikan seruan ini.

Di Qatar, pembeli mengatakan mendukung keputusan pengecer yang menarik produk Prancis di rak mereka. Sebelumnya perusahaan ritel seperti Wajbah Dairy dan Al Al Merra Consumer Goods Company melakukan ini.

"Saya memuji ini ... saya berharap perusahaan lain akan mengikuti contohnya," kata seorang konsumen berna,a Jassim Ibrahim, sebagaimana ditulis Al Jazeera, Rabu (28/10/2020).

"Ini adalah senjata terkuat yang kami miliki saat ini."

Hal senada juga dikatakan Omar Mbarak al-Ali. Warga Doha ini menyebut boikot mencerminkan posisi orang-orang.

"Semoga ini akan membuat perubahan," ujarnya merujuk ke pemerintahan Prancis.

Seruan boikot terjadi hampir di Kuwait dan Turki. Bahkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meminta warganya tak membeli barang Negeri Menara Eiffel.

Sebelumnya Macron telah memicu kontroversi sejak awal September. Saat itu, ia mengajukan UU untuk 'separatisme Islam' di Prancis.

Macron sempat berujar bahwa 'Islam adalah agama yang sedang mengalami krisis di seluruh dunia'. Karenanya pemerintahnya akan mengajukan rancangan undang-undang pada bulan Desember untuk memperkuat undang-undang tahun 1905 yang secara resmi memisahkan gereja dan negara di Prancis.

Setelah seorang guru di Prancis dipenggal karena menunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelas yang ia pimpin, seraya berbicara soal kebebasan, Macron kembali berkomentar. Ia berujar sang guru 'dibunuh karena kaum Islamis menginginkan masa depan kita'.

Jika mengacu pada data Observatory Economic Complexity 2018, total ekspor Perancis ke berbagai negara muslim mencapai US$ 41,1 miliar atau setara dengan 7,29%, dari total ekspor keseluruhan negara itu, yang mencapai lebih dari US$ 530 miliar.

"Ada beberapa ekspor persenjataan dan beberapa merek mewah di mana Anda mungkin akan melihat beberapa dampak, tetapi persentase ekspor Prancis yang masuk ke negara-negara itu akan sangat, sangat kecil," kata Andrew Kenningham, kepala ekonom Eropa di Capital Economics, kepada The National.

"Jadi jika Anda berpikir, apa dampaknya pada perekonomian secara keseluruhan, itu tidak akan terlalu besar sama sekali, terutama sekarang, mengingat semua hal lain sedang terjadi."

Direktur Forecast Global di Economist Intelligence Unit, Agathe Demarais, mengatakan boikot itu akan berlangsung singkat jika mengacu pada peristiwa tahun 2015. Saat itu, protes serupa terjadi menyusul pembunuhan 12 orang di majalah satir Charlie Hebdo di Paris atas publikasi kartun yang sama.

"Ini adalah kejadian ulang dari apa yang terjadi pada 2015 ketika ada seruan untuk boikot produk Prancis di beberapa belahan dunia Muslim." katanya.

"Kejadian ini paling berumur pendek dan saya rasa perusahaan Prancis tidak memiliki masalah nyata dalam menjual produk mereka di Timur Tengah pada saat itu," kata Demarais.

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Nazaruli