• News

  • Peristiwa

PKS Desak Pemerintah Gerak Cepat Memitigasi Korban PHK

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS.
dpr.go.id
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak mendesak pemerintah bergerak cepat memitigasi pengangguran baru yang jumlahnya melesat akibat resesi ekonomi. Ia menyodorkan dua program mitigasi yaitu inkubasi bisnis dan penciptaan wirausaha baru, serta memperbanyak program padat karya.

Amin menjelaskan, program inkubasi bisnis dan wirausaha baru ditujukan bagi mereka yang memiliki keterampilan yang relatif tinggi. Sedangkan proyek padat karya ditujukan bagi mereka yang tidak memungkinkan untuk menjadi pebisnis.

“Inilah saatnya BUMN kita bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian UMK dan Koperasi menggarap proyek bersama memitigasi mereka yang di PHK maupun angkatan kerja baru yang sulit memperoleh kerja di masa resesi ini,” kata Amin dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/11/2020). 

Amin menambahkan, aktivitas ekonomi bisa pulih dengan cepat pascaresesi. Namun ketersediaan lapangan kerja akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih seperti yang dialami saat krisis-krisis ekonomi sebelumnya.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang. Itu setelah periode Agustus 2020 terjadi lonjakan pengangguran sebanyak 2,67 juta orang. 

Lonjakan tersebut berasal naiknya tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2020 dari 5,23 persen menjadi 7,07 persen. Pandemi virus corona (Covid-19) membuat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mengalami kenaikan dari 5,23 persen menjadi 7,07 persen.

Selain lonjakan angka pengangguran, BPS mencatat terjadi peningkatan persentase lapangan kerja di sektor pertanian sebesar 2,23 persen. Sebaliknya, terjadi penurunan lapangan kerja di sektor industri pengolahan sebesar 1,30 persen. 

Terkait hal itu, Amin mengatakan bahwa salah satu upaya menumbuhkan wirausaha baru adalah dengan mengembangkan usaha berbasis pertanian. Kelompok angkatan kerja muda harus difasilitasi untuk bisa membangun usaha pertanian yang modern, yang memadukan teknologi digital dengan basis usaha pertanian. 

"Inilah kesempatan pemerintah untuk mengembangkan industri pengolahan berbasis pertanian dan memperkuat pemasarannya lewat ekonomi digital," jelas Amin. 

Lebih jauh, Amin juga meminta pemerintah lebih serius untuk membantu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dengan cara membeli produk mereka. Cara yang terbaik bagi UMKM adalah menciptakan akses dan kepastian pasar bagi produk mereka.

Amin memaparkan, jika UMKM berhasil dibangkitkan, maka ini akan menjadi penyelamat bagi angkatan kerja baru yang saat ini makin sulit bersaing karena lowongan kerja menurun. Karena perusahaan swasta besar, saat ekonomi pulih, biasanya akan mengutamakan mereka yang sudah berpengalaman dan punya keterampilan tertentu. 

"Gerakan membeli produk UMKM akan ikut mempercepat pulihnya tingkat konsumsi rumah tangga karena 90% lebih tenaga kerja Indonesia bekerja di sektor UMKM," terangnya. 

Seperti dilansir BPS, konsumsi rumah tangga saat ini masih minus 4,04 persen (yoy), sedikit membaik dibandingkan kuartal II 2020 yang minus 5,52 persen (yoy).

“Padahal konsumsi rumah tangga adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Kontribusi konsumsi masyarakat terhadap PDB itu mencapai 57 persen. Belanja pemerintah harus dimaksimalkan selain upaya memulihkan daya beli masyarakat,” ungkap Amin. 

Menurutnya, upaya mitigasi korban PHK dan UMKM ini merupakan langkah prioritas agar Indonesia mampu keluar dari jurang resesi ekonomi. Jika tidak ada strategi mitigasi yang jelas, gelombang PHK yang terjadi saat ini akan menciptakan jutaan masyarakat miskin baru.

“Jangan sampai krisis ekonomi saat ini berkembang menjadi krisis sosial karena salah ‘obat’. BUMN harus menjadi yang terdepan dalam program mitigasi ini,” pungkas Amin. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Irawan.H.P