• News

  • Peristiwa

Dibanding Denda, Fraksi PDIP DKI Pilih Penegakan Hukum bagi Pelanggar Prokes

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono
Jakrev
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengapresiasi sikap tegas Pemprov DKI Jakarta dalam memberlakukan sanksi denda sebesar Rp50 juta rupiah terhadap penyelenggara kegiatan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan beberapa waktu lalu.

Alasannya, dalam memberlakukan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (Prokes), Pemprov DKI tidak tebang pilih. Demikian ditegaskan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono.

Meski demikian, Gembong menegaskan, pihaknya lebih memilih diberlakukannya sanksi penegakan hukum, dibandingkan sanksi denda dalam penerapan protokol kesehatan.

"Seharusnya penegakkan hukum yang dikedapankan bukan sangsi denda. Kalo denda itu pilihan terakhir. Dan bukan yang utama," kata Gembong di gedung DPRD DKI, Senin(16/11/2020).

Sementara politisi Partai Golkar Dimaz Raditya Soesatyo mendukung pemprov DKI dalam memberikan sangsi denda terhadap pelaksanaan acara di kawasan Petamburan Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.

"Saya sangat setuju dengan penerapan sangsin yang diterapkan pemprov DKI. Hal itu dimaksudkan agar seluruh masyarakat Jakarta tertib terhadap aturan," ujarnya.

Lebih lanjut Dimaz mengimbau agar seluruh masyarakat Jakarta mentaati peraturan Pemporv DKI terhadap pencegehan covid-19. 

Diketahui, Habib Rizieq Shihab dikenakan denda Rp 50 juta oleh Satpol PP DKI Jakarta. Sebab, acara pernikahan putrinya dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW telah menimbulkan kerumunan massa.

Sanksi denda administrasi terhadap Habib Rizieq tertuang dalam surat Satpol PPDKI Jakarta. Surat itu ditujukan kepada Habib Rizieq sebagai penyelenggara pernikahan putrinya dan FPI selaku penyelenggara kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW.

Surat denda atas pimpinan tertinggi FPI itu ditandatangani Kasatpol PP DKI Arifin pada 15 November. “Ya, benar. Kami sudah kirimkan suratnya,” kata Arifin, Minggu (15/11/2020).

Dijelaskan dalam surat tersebut, acara pernikahan dan peringatan Maulid Nabi di kawasan Petamburan itu telah melanggar protokol kesehatan COVID-19. Sebab, penyelenggara tidak membatasi jumlah tamu sehingga menimbulkan kerumunan.

Tindakan pihak penyelenggara disebutkan telah melanggar dua aturan yang berlaku selama pandemi Covid-19;

1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor Nomor 80 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

Surat pemberian sanksi itu diserahkan langsung ke kediaman Habib Rizieq oleh Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin. Pemprov DKI Jakarta kata Arifin, acara apa pun yang bertentangan dengan protokol COVID bakal ditindak.

Pada prisipnya menurut Arifin, acara apa pun yang dilakukan dan bertentangan protokol Covid-19 akan dikenai ketentuan kedisiplinan dan penegakan hukum. “Aturan ini berlaku untuk semuanya,” tegas Arifin.

Diberitakan sebelumnya, acara pernikahan putri Habib Rizieq dan Maulid Nabi Muhammad di kediaman Habib Rizieq kawasan Petamburan pada Sabtu (15/11) malam telah menimbulkan kerumunan massa.

Jemaah yang hadir memadati sepanjang Jalan KS Tubun, Jakarta Pusat tanpa mengindahkan protokol kesehatan. Meski banyak yang bermasker, namun banyak juga tidak mengenakan masker.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Nazaruli