• News

  • Peristiwa

Wakil Ketua DPRD DKI Tanggapi Instruksi Mendagri Terkait Pencopotan Kepala Daerah

Wakil Ketua DPRD DKIM Taufik.
Gerindra
Wakil Ketua DPRD DKIM Taufik.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua DPRD DKI, Mohammad Taufik mengatakan, harus ada diskusi yang mendalam dengan para ahli terkait pencopotan kepala daerah. Karena itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak bisa serta merta langsung mencopot kepala daerah.

"Saya kira harus ada diskusi yang dalam dengan para ahli hukum tata negara. Mestinya, kan ada syarat-syarat tertentu untuk mencopot gubernur gitu loh," kata Taufik saat dihubungi wartawan pada Kamis (19/11/2020).

Hal tersebut dikatakan Taufik menanggapi Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2020 tentang Penegakkan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Covid-19. Surat itu ditetapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Rabu (18/11/2020).

Dalam instruksinya, Tito menerangkan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diberhentikan bila melanggar sumpah/janji jabatannya, dan atau melanggar peraturan perundang-undangan.

Pemberhentiannya itu telah tercantum dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, pemerintah pusat kemudian meminta kepada semua pihak termasuk kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia agar mematuhi UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekerantinaan Kesehataan. Bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terbukti melanggar UU Kekarantinaan Kesehatan dapat diberhentikan, karena sanksinya dijelaskan dalam UU Pemerintahan Daerah.

Diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hadir dalam pemanggilan Polda Metro Jaya pada Selasa (17/11/2020) silam untuk diminta klarifikasi. Anies dipanggil polisi buntut kerumunan massa di tengah pandemi Covid-19 pada acara Front Pembela Islam (FPI), di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu (14/11/2020) lalu.

Sementara polisi mengindikasi adanya dugaan tindak pidana UU Kekarantinaan Kesehatan dari kerumunan massa tersebut. "Instruksikan nggak bisa berlaku surut, jadi di sini (kami) bukan sepakat atau nggak sepakat. Tapi apakah instruksi itu kemudian melebihi UU atau nggak," ujar Taufik.

"Yah di UU (dijelaskan pencopotan kepala daerah), dan saya nggak tahu apa boleh mencopot gubernur karena mengabaikan kerumunan gitu atau protokol kesehatan. Kan mesti dicari dulu titik letaknya kesalahannya itu. Iya dong, saya kira Mendagri nggak main asal copot saja," lanjut politisi asal Partai Gerindra ini.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Sulha Handayani