• News

  • Peristiwa

Formappi Cium ‘Aroma Busuk‘ di Balik Wacana Revisi UU BPK

Peneliti Formappi, Lucius Karus
Breaking news
Peneliti Formappi, Lucius Karus

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menentang keras rencana revisi Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pasalnya, Formappi mencium 'aroma busuk' dibalik rencana revisi UU BPK. Dugaan ini semakin menguat lantaran agenda revisi dilakukan secara diam-diam tanpa melalui proses legislasi yang baik dan benar.

Peneliti Formappi, Lucius Karus menilai, agenda revisi UU BPK yang dilakukan secara diam-diam sangat kental dengan kepentingan sepihak saja. 

“Saya melihat, agenda revisi UU BPK secara diam-diam ini lebih condong untuk mengamankan kepentingan elit semata, sementara kepentingan rakyat justru dipinggirkan,” ujar Lucius di Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Berdasarkan informasi yang beredar, Ketua BPK, Agung Firman Sampurna dan Wakil Ketua Agus Joko Pramono diduga menjadi inisiator revisi UU BPK ini.

Bahkan keduanya dikabarkan sudah bertemu Baleg DPR untuk meminta agar memasukkan agenda revisi UU BPK kedalam agenda Baleg DPR.

Adapun empat point usulan revisi yakni batas usia menjadi anggota BPK ditulis 70 tahun, periodeisasi 2 kali seperti tertuang dalam UU BPK dihilangkan, anggota BPK dipilih secara collective collegial dan BPK boleh mengelola anggaran sendiri.

Menurut Lucius, usulan revisi UU BPK ini akan semakin merusak citra DPR karena DPR akan dianggap konsisten membentuk UU kontroversial yang justru menjadi biang kekacauan tata kelola pemerintahan. 

Bahkan politik legislasi DPR akan dinilai sebagai kedok untuk merusak tata kelola serta menjauhkan legislasi dari kepentingan publik atau rakyat.

“Sudah beberapa UU disahkan DPR periode ini yang kehadirannya selalu disambut kontroversi. Kontroversi lebih karena RUU yang disahkan DPR dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat,” ujarnya. 

Lucius menyebut, agenda revisi UU yang dilakukan secara terselubung ini menjadi modus utama pembahasan legislasi yang kontroversial belakangan ini.

Padahal, lanjutnya, jika ingin merevisi, DPR harus melakukan proses sejak awal dengan membuka ruang diskusi untuk melihat persoalan-persoalan terkait kelembagaan BPK. Persoalan-persoalan itu harus disepakati terlebih dahulu sebelum memutuskan bagaimana pengaturan yang tepat.

“Dan karena sudah ada fenomena UU BPK mau direvisi atas inisiatif sepihak BPK dan dilakukan diam-diam, saya kira sudah harus ditolak sejak awal niat itu,” tegas Lucius.

Lebih jauh, Lucius memandang bahwa agenda revisi UU BPK ini hampir pasti tidak bertujuan untuk membenahi BPK tetapi justru mau merusak Lembaga auditor negara ini.

“Ini (Revisi UU BPK-red), memang agenda pribadi. Itu yang lebih kelihatan. Dan karena pribadi maka kuncinya ada pada transaksi. Hanya transaksi yang bisa menjelaskan kepentingan pribadi ini bisa diterima oleh DPR dan Pemerintah,” terangnya. 

Karena revisi ini kental dengan agenda pribadi, tambah Lucius, maka potensi usulan itu akan merusak BPK ke depannya menjadi sangat terbuka. 

"Kalau revisi ini disetujui, maka BPK bukan hanya akan menampung Jompo saja, tetapi sekaligus memperlihatkan ke depan BPK yang akan kian tumpul dan tidak independent,” pungkasnya.

Editor : Nazaruli