• News

  • Peristiwa

Bongkar Apakah JKW Bisa Pecat Anies, DS: Biar Jangan Selalu Nyalahin Jokowi aja

Denny Siregar
Foto: Istimewa
Denny Siregar

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pegiat media sosial Denny Siregar menguak pertanyaan tentang bisakah Jokowi pecat Gubernur Anies Baswedan melalui channel Youtubenya, Sabtu (21/11/20).

Sementara di akun FB-nya, Denny mencuit: "Biar jangan selalu nyalahin Jokowi aja, kita harus paham proses hukum yang berlaku di negara kita.."

"Pertanyaannya, kalau ditemukan bahwa gubernur terlibat dalam pemberian izin kerumunan Rizieq, bisakah mereka dipecat? Apakah pusat punya otoritas untuk memecat kepala daerah? Markibong! Mari kita bongkar semua di Timeline bersama Denny Siregar hanya di Cokro TV," lanjut Denny.

Dalam video tersebut, Denny di antaranya menyatakan: "Jadi pemecatan Gubernur sebenarnya ada di tangan DPRD, bukan Presiden. DPRD harus melakukan interpelasi dulu atau meminta keterangan terhadap kebijakan strategi Gubernur. Dan dari interpelasi itu baru diputuskan apakah Gubernur tersebut patut di-impeach atau dimakzulkan. Tapi ini juga susah."

Denny kemudian mengungkap kelebihan dan kekurangan sistem Demokrasi yang berlaku saat ini. Jadi, bisakah Gubernur Anies dimakzulkan? Bagi Anda yang ingin tahu lebih jauh tentang pendapat Denny, dapat saksikan DI SINI.

Sementara sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD telah meminta Gubernur DKI Jakarta untuk menindak tegas Habib Rizieq Shihab terkait kerumunan massa yang disebabkan oleh perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus resepsi pernikahan putri ke empat Habib Rizieq.

Mahfud, seperti yang dilansir dari detik.com, Selasa (17/11/2020) mengatakan, pihaknya telah memberi periungatan kepada Gubernur DKI terkait kepastian dilaksanakannya protokol kesehatan di perayaan yang digelar Habib Rizieq.

"Penegakan protokol kesehatan di Ibu Kota, sekali lagi penegakan protokol kesehatan di Ibu Kota, merupakan kewenangan Pemprov DKI Jakarta berdasar hierarki kewenangan dan peraturan perundang-undangan," ucap Mahfud Md.

Mahfud menyampaikan, pemerintah pusat sangat menyayangkan terjadinya kerumunan massa dalam perayaan tersebut. Kata dia, hal ini tentunya melanggar protokol kesehatan di masa pandemi.

"Pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi SAW di Petamburan Jakpus," kata Mahfud

Sementara itu, Pemerintah DKI Jakarta, melalui Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Paria mengatakan pihaknya telah memberikan peringatan kepada penyelenggara, dalam hal ini Habib Rizieq Shihab, bahkan hingga memberikan sanksi sebesar Rp 50 Juta.

"Kami sudah melakukan tugas kami, mengingatkan, mengimbau, sosialisasi, bahkan menyurati, kemudian kita ada pelanggaran, kami tindak, kami denda," ujar Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Riza mengaku jumlah aparat yang ada terbatas, sehingga tidak dapat membubarkan kegiatan tersebut secara langsung. Sementara itu, massa yang datang tidak hanya dari tamu undangan, tetapi juga simpatisan.

"Sudah imbau, sosialisasi, ada baliho, spanduk, kami minta dan sebagainya, yang datang itu kan bukan yang diundang, berbondong-bondong begitu, bukan yang diundang," katanya.

Editor : Taat Ujianto