• News

  • Peristiwa

Pangdam Jaya Turunkan Baliho Hingga Usul FPI Bubar, RH Ungkap 3 Motif Politik

Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun
Istimewa
Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun (RH) mempertanyakan tindakan Panglima Kodam (Pangdam) Jaya Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Dudung Abdurachman. 

Pertama, terkait perintah Dudung menurunkan baliho-baliho bergambar Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS). Kedua, terkait lontaran usulan pembubaran FPI yang selanjutnya Dudung klarifikasi. 

"Motifnya apa? Ya kita tahu ini kan soal politik. Mugkin politik jangka pendek, mungkin politik jangka menengah, mungkin politik jangka panjang," kata Refly, dikutip dari pernyataan di kanal Youtubenya, Selasa (24/11/2020).

Lebih lanjut Refly menilai, apabila mau berterus terang, dalam jangka pendek kita tahu bahwa kedatangan HRS luar biasa membawa pengaruh. Keadaan ini apabila dibiarkan dikhawatirkan akan membesar.

Terkait jangka menengah, seperti diketahui pada 2024 ada Pemilihan Presiden. Apabila berbicara terkait hegemoni politik, kelompok kanan-kiri di Indonesia tentu kepentingannya adalah mempertahankan hegemoni tengah-kiri. 

"Sementara kita tahu Habib Rizieq dan lain-lain, beberapa partai dan nama berada di tengah-kanan. Itu jangka menengah," ujar Refly.

Terkait jangka panjangnya adalah hegemoni politik jangka panjang. 

Terus menerus terpelihara, agar kelompok tertentu terus yang memerintah dan berkuasa. 

"Apa itu sah? Sah saja dalam politik, walau kadang kita mengatakan tidak, kita sebagai bangsa bersatu dan lain sebagainya. Ya memang persatuan itu dibutuhkan, itu adalah sila ketiga Pancasila tapi jangan lupa bahwa politik sehari-hari itu ada persaingan," jelas Refly.

Kata Refly, soal "siapa mendapatkan apa, dengan cara bagaimana" itu salah satu definisi politik.

Sehingga soal penurunan baliho, menurut Refly, Dudung tidak bekerja sendiri dan tidak berinisiatif secara independen. "Tapi okelah memang tidak ada pernyataan apa-apa," sambung dia.

Tetapi yang menarik bagi Refly adalah tindakan Dudung yang memperbaiki pernyataannya soal Pembubaran FPI. Menurut Refly, tindakan Dudung patut dihargai, bahwa pernyataan soal pembubaran bukan keliru tapi diluruskan oleh Dudung.

"Dia (Dudung) tahu itu (pembubaran Ormas) bukan kewenangannya tapi kewenangan Pemeritnah. Tapi pernyataannya itu yang sebenarnya tidak pada tempatnya," tegas Refly.

Reporter : Martina Rosa Dwi Lestari
Editor : Sesmawati