• News

  • Peristiwa

Diminta Tegur, Tito Malah Mau Copot Kepala Daerah? TZ: Mandor Lebih Kejam dari Tuan Menir

Tito Karnavian dan Tengku Zulkarnain
Foto: Indonesiakininews
Tito Karnavian dan Tengku Zulkarnain

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sebelumnya diberitakan bahwa Mendagri Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri No. 6/2020, yg salah satu poinnya adalah sanksi pencopotan bagi Kepala Daerah yang lalai menegakkan prokes Covid-19.

Kebijakan itu menuai kritik. Wasekjen MUI Tengku Zul ikut angkat suara. Melalui akun Twitternya, Rabu (25/11/20), ia meretweet pernyataan akun @indonesialawyersclub, katanya: "Presiden meminta Mendagri MENEGUR Kepala Daerah. Mendagri MALAH MAU MENCOPOT Kepala Daerah...? Jadi ingat film kisah zaman penjajah. Mandor lebih kejam dari Tuan Menir..."

Sementara akun @indonesialawyersclub menulis: "Tito Karnavian menerbitkan Instruksi Mendagri No. 6/2020, yg salah satu poinnya adlh sanksi pencopotan bagi Kepala Daerah yg lalai menegakkan prokes Covid19. Instruksi ini menuai pro-kontra, Mendagri dinilai tak bs serta merta mencopot jabatan Gubernur. #ILCBisakahGubernurDicopot."

Sebelumnya dilansir Inews.id, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menuai kritik usai menerbitkan Instruksi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Namun sejumlah kalangan membela Mendagri dan menyatakan instruksi tersebut dinilai tepat di tengah krisis pandemi.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Umbu Rauta mengatakan, Instruksi Mendagri tersebut merupakan penegasan terhadap kewajiban para kepala daerah, yakni gubernur, bupati dan walikota untuk menjalankan dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Instruksi Mendagri ini sangat tepat diterbitkan di tengah krisis pandemi sekarang," kata Umbu melalui keterangan pers yang diterima Minggu (22/11/2020).

Penyandang gelar doktor hukum dari Universitas Diponegoro ini menuturkan, terdapat tujuh peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan Instruksi Mendagri yang relevan terhadap pencegahan Covid-19.

Peraturan tersebut mengonfirmasi pemahaman yang sangat tepat dan produktif dari Mendagri selaku pembantu Presiden di dalam pengembangan hubungan Pusat-Daerah sesuai konstitusi.

Menurut dia, langkah tegas demikian dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah sesuai semangat sistem presidensial.

Video Kapolri Tito Karnavian Beri Kejutan ke Panglima TNI Hadi Tjahjanto Mendagri menerbitkan Instruksi 6/2020 mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Instruksi ini menjadi polemik karena diterbitkan bersamaan dengan momen Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diklarifikasi Polri terkait kerumunan di Petamburan. Banyak pihak menilai Instruksi itu menjadi semacam “peringatan keras” bagi Anies dan kepala daerah lainnya.

Dalam instruksi tersebut, kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan bisa diberhentikan. Sejumlah kalangan mengkritik keras instruksi tersebut.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon, misalnya, menyebut tidak bisa Tito memberhentikan kepala daerah hanya dengan berdasar instruksi.

Menurut Umbu, tujuh ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pengendalian Covid-19 dalam Instruksi Mendagri meliputi 3 undang-undang, 1 peraturan pemerintah, 1 peraturan presiden, dan 2 peraturan menteri.

Ketidaktaatan terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut, sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendatangkan sanksi pemberhentian yang diatur pada pasal 78 ayat 1 huruf c dan pasal 78 ayat 2 huruf c.

Menurutnya, dia tidak melihat adanya unsur melampaui kewenangan dalam hal prosedur pemberhentian kepala daerah dalam Instruksi Mendagri tersebut.

Justru yang terlihat pentingnya substansi dalam instruksi tersebut untuk menekankan asas akuntabilitas fungsi kepala daerah.

"Instruksi Mendagri ini memberi warning kepada kepala daerah untuk melaksanakan kewajibannya bila tidak ingin dikenakan sanksi sesuai pasal 78 UU 23/2020," kata dia.

Menurut dia, Mendagri sebagai pembina dan pengawas kepala daerah, memiliki kewenangan menerbitkan Instruksi Mendagri No 6 tahun 2020.

Editor : Taat Ujianto