• News

  • Peristiwa

Tengku Zul Sindir soal Karantina, Bagaimana Ada Orang Dipidana Langgar UU Karantina?

Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain.
PA 212
Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) MUI Tengku Zulkarnain mempertanyakan adanya terpidana karena melanggar Undang-undang Karantina.

Menurutnya, selama ini pemerintah tak pernah memberlakukan tindakan karantina, jadi bagaimana bisa seorang ditersangkakan karena melanggar undang-undang karantina.

"Ringkasnya begini:"Dalam kasus Covid 19, Indonesia tidak pernah memberlakukan tindakan Karantina. Terus bagaimana kemudian akan ada orang dipidana karena melanggar UU
Karantina itu...?" kata Tengku Zul dalam akun Twitternya, @ustadtengkuzul.

Ia pun menghubungkan pernyataan mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra yang menyebutkan pelanggar PSBB tak bisa dipidanakan

"Monggo bang @Yusrilihza_Mhd kita dengarkan pendapat beliau. Silakan...," tulisannya lagi.

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menyatakan, masyarakat yang melanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tentang virus Corona atau Covid-19 tidak bisa dipidana.
 
Menurut dia, sanksi pidana hanya bisa dijatuhkan oleh Undang-Undang (UU). Sementara Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen) maupun Peraturan Gubernur (Pergub) tidak bisa menjatuhkan sanksi pidana.

“Paling tinggi denda, itu mungkin dapat dilakukan daerah tapi dalam bentuk Perda, bukan Pergub. Sekarang kita dengar Pemda DKI dapat izin untuk PSBB itu akan mengeluarkan Pergub,” kata Yusril beberapa waktu lalu.

Mantan Menteri Hukum era Gus Dur dan Megawati itu menjelaskan, Indonesia memiliki tiga UU yang dapat digunakan dalam konteks menghadapi pandemi Covid-19.

Tiga UU tersebut yakni Kesehatan, Wabah Penyakit dan Kekarantinaan Kesehatan.

“Kalau kita mengacu pada UU tentang wabah penyakit, ada sanksi pidananya. Tapi yang diterapkan oleh pemerintah bukan itu sekarang. Yang diterapkan itu UU tentang Kekarantinaan Kesehatan itu yang dijadikan sebagai acuan diterbitkannya PP mengenai PSBB. Jadi tidak mengacu pada UU Kesehatan maupun UU Wabah Penyakit,” ujar Yusril.

Aparat penegak hukum seperti polisi, kata Yusril, baru bisa masuk bila pemerintah menjalankan karantina wilayah sebagaimana yang ada dalam UU Kekarantinaan Kesehatan.

Reporter : Wahyu Praditya Purnomo
Editor : Sulha Handayani