• News

  • Nasional

KPK Menolak Laporan Gratifikasi Budi Supriyanto


JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menolak laporan dugaan gratifikasi yang dimasukkan oleh politikus Golkar Budi Supriyanto sebesar SGD 305.000 karena diduga terkait proyek di Kementerian PUPR.

Dalam laporannya, Budi yang diwakili penasihat hukumnya menyebut gratifikasi tersebut diterimanya dari rekan Damayanti yang bernama Julia Prasetyarini.

"Berdasarkan laporan tersebut dilakukan analisis dan koordinasi dan diputuskan bahwa laporan tersebut ditolak karena berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani KPK sehingga laporan tersebut tidak memenuhi Pasal 12 B," kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di gedung KPK, Jakarta, Rabu (2/3/2016)

Priharsa menyebutkan penolakan terhadap laporan itu disampaikan kepada Budi melalui surat pada 10 Februari 2016. Pada hari yang sama, penyidik langsung menyita uang yang dilaporkan Budi.

"Penyidik melakukan penyitaan terhadap uang tersebut dengan disaksikan oleh penasihat hukum BSU," katanya.

Diduga, penerimaan uang tersebut dilaporkan kepada KPK sebagai sebagai upaya Budi untuk terlepas dari jeratan pidana. Priharsa menyatakan, kesimpulan tersebut menjadi salah satu pertimbangan KPK menolak laporan gratifikasi Budi.

Budi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek di Kemen PUPR. Budi diduga menerima suap dari Dirut PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir. Suap ini diberikan agar Abdul Khoir mendapat proyek di Kemen PUPR.

Penulis : Firman Qusnulyakin
Editor : Firman Qusnulyakin