• News

  • Nasional

160 Profesor Desak DPR Cabut Revisi UU KPK


JAKARTA,NETRALNEWS.COM- Sedikitnya 160 profesor atau guru besar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, mendesak DPR segera mencabut rencana pembahasan revisi UU KPK. Para utusan diterima langsung oleh Wakil Ketua DPR.RI, Fadli Zon di ruang tamu Pimpinan DPR Gedung Nusantara III Lt.III, Kompleks Parlemen,Jakarta, Selasa (1/3/2016).

Rombongan Guru Besar ini dipimpin oleh Prof.Dr. Asep Saefuddin (IPB ) bersama teman-temannya, Prof.Cholil,Prof dan Prof. Giyatmi (Guru Besar Universitas Sahid), Kolil dan Giyatmi (Universitas Sahid), Zainal Arifin (UGM), dan Guru Besar Universitas Andalas Prof. Dr. Saldi Isra.

“Kami meyakini bahwa KPK masih dibutuhkan  negeri ini untuk membersihkan korupsi di Indonesia dan sekaligus membantu mewujudkan gerakan tidak ada korupsi  (Zero Corruption),” ujar Guru Besar IPB Prof.Dr. Asep Saefuddin.

Menurut Guru Besar, KPK selayaknya menjadi mitra bagi DPR, bukan justru menjadikannya sebagai musuh yang harus diberantas.

"Oleh karenanya kami menaruh harapan tinggi kepada DPR RI untuk mempertahankan dan memperkuat KPK. Caranya  tidak saja menunda proses pembahasan Revisi UU KPK, tapi harus mencabut Revisi UU KPK dalam Prolegnas 2015-2019."

 “Kami berpendapat upaya merevisi UU KPK saat ini merupakan langkah yang tidak tepat. Karena secara substansi, naskah revisi UU KPK yang ada berpotensikan KPK menjadi lembaga yang tidak independen dan tidak efektif dalam memerangi korupsi di Indonesia."

Bahwa berdasarkan hasil survei tahun 2015, Indonesia berada di urutan ke-88 dari 168 negara yang korup di dunia. Maka keberadaan Lembaga Anti Korupsi seperti KPK harus tetap dipertahankan dan diperkuat. Bukan justru melemahkan  atau bahkan dibubarkan, ujar Prof. Asep dari IPB.

Sementara itu Fadli Zon yang menerima audiensi mengapresiasi apa yang disampaikan para Guru Besar tersebut. Ia menyatakan akan membawa aspirasi Guru Besar ke rapat pimpinan dan fraksi -fraksi di DPR.

"Kami akan bawa surat ini ke Rapim dan diserahkan ke fraksi-fraksi di Bamus serta pihak –pihak terkait di Baleg. Kalau ini diminta ditarik dari Prolegnas dan long list di 2015 perlu ada proses baru, di Baleg ditarik. Dalam minggu ini kita akan masukan dalam suatu pembahasan dalam forum terkait," jelas Fadli.

Walau mekanisme penarikan draft RUU masih memungkinkan, namun itu perlu persetujuan dari pihak-pihak yang terkait. Fadli menyatakan sepakat dengan aspirasi para Guru Besar sesuai dengan sikap Fraksi Gerindra.

"Menurut saya, sebaiknya ini dicabut total, kalaupun masih mau, ya silakan dari pemerintah. Jadi jangan DPR nanti dijadikan tumbal. Padahal pemerintah yang sebetulnya punya keinginan (merevisi UU KPK)," tegas Fadli.

Penulis : Dominikus Lewuk
Reporter : Dominikus Lewuk
Editor : Hila Japi